Dalam materi ajar Pancasila tahun ajaran 2023-2024 sebanyak 70 persen merupakan praktik. Hal tersebut dikatakan oleh Wakil Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Dr. Drs. Karjono Atmoharsono, S.H., M.Hum saat menjadi keynote speech pada acara DKT pembahasan hasil penelaahan paripurna pertama Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila (BTUPP) melalui Rapat Kerja Penelaahan Tahap II (Finalisasi) Buku Pendidikan Pancasila Jenjang SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA Bersama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, di Bogor, Senin, 27 Maret 2023.
Menurut Perancang Peraturan Perundang-undang Ahli Utama itu, Wajib Hukumnya Penyusunan Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila memahami Pancasila Sejati, Sejatinya Pancasila, dan lebih banyaknya praktik dalam buku tersebut. Hal itu sebagai upaya mewujudkan Pancasila dalam tindakan atau Pancasila in action.
"Pancasila sejati merupakan dasar dan ideologi Negara Republik Indonesia harus diketahui asal usulnya oleh bangsa Indonesia dari waktu ke waktu dan dari generasi ke generasi, sehingga kelestarian dan kelanggengan Pancasila senantiasa diamalkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara," kata Karjono.
Hal ini tidak lepas dari Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dipimpin oleh dr. KRT Radjiman Wedyodiningrat yang telah menyelenggarakan sidang pertama pada 29 Mei-1 Juni 1945, dengan agenda sidang membahas tentang dasar negara Indonesia merdeka.
Selain itu untuk pertama kalinya Pancasila sebagai dasar negara diperkenalkan oleh Ir. Soekarno, Anggota Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia di depan sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 1 Juni 1945.
Karjono juga menjelaskan sejak ditetapkan kelahirannya pada 1 Juni 1945, Pancasila mengalami perkembangan hingga menghasilkan naskah Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945 oleh Panitia Sembilan, dan disepakati menjadi rumusan final pada 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia.
.jpg)
"Rumusan Pancasila sejak 1 Juni 1945 yang dipidatokan Ir. Soekarno, rumusan Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945 hingga rumusan final pada 18 Agustus 1945 adalah satu kesatuan proses lahirnya Pancasila sebagai dasar negara," kata Karjono.
Ia bahkan mengatakan di dalam Buku Mata Ajar Pancasila saat ini terdapat di dalamnya Kewarganegaraan, dan berbeda dengan sebelumnya Pancasila ada di dalam Kewarga negaraan. Dalam UU Sisdiknas mengatur Kewarganegaraan merupakan mata ajar wajib. Begitu juga dalam PP 4 Tahun 2022 dalam Pancasila ada kewarganegaraan, artinya Pancasila merupakan mata ajar wajib.
Ia juga berharap kepada para penyusun, penelaah, maupun penulis untuk satu pemahaman dan satu pandangan terhadap sejarah dan laihrnya Pancasila untuk Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila (BTUPP).
“Saya berharap kepada Bapak Ibu para penelaah, penyusun dan penulis Tim Teknis untuk satu pandangan atau satu pemahaman terhadap history Pancasila ini," katanya menegaskan.
Menurutnya sejarah lahirnya Pancasila sudah ditegaskan dalam Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila dan merujuk pada kearifan lokal sebagai sumber nilai Pancasila yang perlu dituangkan dalam Buku Teks Utama Pancasila.
Karjono juga mensosialisasikan Salam Pancasila yang digagas oleh Ketua Dewan Pengarah BPIP Ibu Prof. Dr. (H.C) Megawati Soekarnoputri, menurutnya Salam Pancasila diartikan sebagai salam pemersatu bangsa yakni salam kebangsaan, bukan salam pengganti salam salah satu agama.
"Salam Pancasila merupakan salam pemersatu bangsa, bukan berarti mengganti salam keagamaan, tetapi menyatukan keberagaman Indonesia." Jelasnya.
Dirinya juga menjelaskan pentingnya Indoneisa Raya tiga Stanza di gaungkan kembali di sekolah-sekolah sesuai dengan mandat Undang-undang Nomor 24 tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan.
.jpg)
Menurutnya Ideologi Pancasila sangat penting dijaga dan diimplementasikan, karena sejak reformasi TAP MPR II 1978 tentang Eka Pancakarsa atau P.4 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, 1 tahun kemudian Lembaga BP7 dibubarkan dan yang sangat memprihatinkan UU Sisdiknas diganti dan menghilangkan Mata Ajar atau mata kuliah Pancasila.
"Ini semua menjadi keprihatinan kita, maka dari itu kita perlu perkuat upaya-upaya untuk memperkokoh Pancasila". Ujarnya.
Ia memaparkan akibat banyaknya penjegalan terhadap Pancasila banyak juga tantangan yang dihadapi seperti tingginya tingkat radikalisme dan terorisme kepada ASN, TNI, Polri, maupun kepada anak-anak generasi muda.
Meskipun demikian dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2022 tentang Standar Pendidikan Nasional menjadi benteng pertahanan yang ingin merusak Ideologi Negara.
"Alhamdulillah Puji Tuhan, dan Tuhan memberkati dan juga Keagungan Tuhan, dengan upaya kita bersama maka Bapak Joko Widodo Presiden Republik Indonesia menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2022 tentang Standar Pendidikan Nasional yang mewajibkan mata ajar Pancasila ditarapkan mulai dari PAUD sampai perguruan tinggi dan diterapkan di seluruh Indonesia mulai dari pendidikan formal dan non formal," tuturnya.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Pengkajian Materi Pembinaan Ideologi Pancasila, Aris Heru Utomo, S.H., M.B.A., M.Si, berharap kegiatan tersebut para penulis, penelaah dan penyusun memiliki pandangan yang sama tentang Buku teks Utama Pendidikan Pancasila SD/MI SMP/MTs dan SMA/ MA.
“Setelah ini selanjutnya akan dilakukan finalisasi terkait dengan layout cover dan sebagainya sehingga pertemuan kali ini diharpakan dapat menuntaskan penyususnan materi terkait dengan Buku ini,” ujarnya.
Ia juga menjelaskan tim ini terdiri dari akademisi, praktisi Pendidikan sementara para penulis adalah dari guru-guru dari berbagai jenjang Pendidikan yang ditunjuk oleh BPIP dan Kemendikbudristek.
“Para penulis dan penelaah ini hari selanjutnya dibagi 12 kelas untuk mengoptimalkan tugas-tugasnya,” tutupnya.
Kepala Pusat Perbukuan Kemendikbud Ristek Supriyatno, S.Pd. M.A berharap kepada tim untuk membuat Buku supaya mudah di mengerti dan menarik pada siswa SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA.
Ia juga menekankan kepada tim penelaah, penulis dan penyusun untuk mengoptimalkan tugas dan fungsinya sehingga isi dari buku tersebut tidak ada persoalan setelah di implementasikan kepada para siswa.
“Saya berharap dalam membuat narasidalam bukunya itu lebih menarik bagi anak-anak kita," harapnya.
Kegiatan yang diselenggarakan secara daring dan luring itu juga gadir Direktur Sosialisasi dan Komunikasi BPIP Prof. Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag: Direktur Pengkajian Implementasi Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP Irene Camelyn Sinaga, AP., M.Pd serta puluhan penyusun, penulis dan penelaah dari berbagai Kementerian dan Lembaga.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
