Ilustrasi KJP Plus. MI/Angga Yuniar

DKI Bakal Cabut KJP Plus Siswa Perokok

Antara • 16 Mei 2023 13:45

Jakarta: Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memastikan akan mencabut Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus siswa perokok. Sebab, sudah tidak sejalan dengan tujuan pemberian fasilitas itu.

"Tentu sebagai pembelajaran, kita harus berikan edukasi kepada mereka. Salah satunya, sanksi sementara KJP-nya dicabut karena sudah tidak sejalan dengan tujuan awal dan masih ada orang lain yang membutuhkan. Maka, kita alihkan ke mereka," kata pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Syaefuloh Hidayat dikutip dari laman Antara, Selasa, 16 Mei 2023.

Syaefuloh menjelaskan KJP Plus diberikan pemerintah untuk membantu siswa kurang mampu. Uang bisa dibelikan untuk keperluan sekolah, seperti tas, baju, ikat pinggang, sepatu, dan buku.

KJP Plus juga bisa digunakan untuk uang transportasi. Syaefuloh mengatakan uang juga bisa digunakan untuk membeli makanan bersubsidi, seperti daging, ayam, ikan, telur, dan lain-lain.

Syaefuloh menyebut sekolah merupakan tempat siswa belajar. Sekolah tentunya sudah memberikan edukasi kepada siswa terkait bahaya merokok dan larangan merokok di lingkungan sekolah.

"Jadi, kita bisa lihat, jika kemudian dalam rangka edukasi bisa dicabut dalam satu periode (6 bulan). Kemudian setelah ini (siswa dapat) memperbaiki diri, perilakunya, maka tidak menutup kemungkinan akan diaktifkan kembali pada periode berikutnya," ujar Syaefuloh.

Dinas Pendidikan DKI Jakarta menyebut ada 23 larangan yang mesti dipatuhi penerima KJP Plus berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 110 Tahun 2021 tentang Bantuan Sosial Biaya Pendidikan. Nantinya, pemberian sanksi akan dihitung kumulatif berdasarkan jumlah pelanggaran yang dilakukan.

Adapun, sanksi terdiri dari penarikan dana KJP Plus hingga pemberhentian sesuai rekomendasi yang diberikan oleh satuan pendidikan.

Berikut larangan penerima KJP Plus berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 110 Tahun 2021 tentang Bantuan Sosial Biaya Pendidikan:

Membelanjakan bansos biaya pendidikan di luar penggunaan yang telah diatur dalam Pergub
Merokok
Menggunakan dan mengedarkan narkotika dan obat-obatan terlarang
Melakukan perbuatan asusila/pergaulan bebas/pelecehan seksual
Terlibat dalam kekerasan/perundungan
Terlibat tawuran
Terlibat geng motor/geng sekolah
Minum minuman keras/minuman beralkohol
Terlibat pencurian
Melakukan pemalakan/pemerasan/penjambretan
Terlibat perkelahian
Terlibat mencontek massal
Membocorkan soal/kunci jawaban
Terlibat pornoaksi/pornografi
Menyebarluaskan gambar tidak senonoh baik secara konvensional maupun melalui media daring
Membawa senjata tajam dan peralatan lain yang membahayakan
Sering bolos sekolah minimal empat kali dalam satu bulan
Sering terlambat tiba di sekolah berturut-turut atau tidak berturut-turut minimal enam kali dalam satu bulan
Menggandakan/menjaminkan bansos biaya pendidikan dan/atau buku tabungan kepada pihak manapun dan dalam bentuk apa pun
Menghabiskan bansos biaya pendidikan untuk belanja penggunaan yang tidak secara nyata dibutuhkan
Meminjamkan bansos biaya pendidikan kepada pihak manapun
Melakukan perbuatan yang melanggar peraturan tata tertib sekolah/peraturan sekolah.

Data Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta pada awal Maret 2023 menyebut total penerima KJP Plus mencapai 803.121 siswa yang berasal dari sekolah negeri dan swasta. Besaran dana yang diterima bagi siswa SD/MI Rp250 ribu, SMP/MTs Rp300 ribu, dan SMA/MA Rp420 ribu,
SMK Rp450 ribu, dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Rp300 ribu.