Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek), Wikan Sakarinto. Dok. Istimewa
Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek), Wikan Sakarinto. Dok. Istimewa

Penerapan BLUD SMK Dorong Sekolah Transparan, Mandiri, dan Merdeka

Achmad Zulfikar Fazli • 10 Maret 2022 22:27
Jakarta: Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri meluncurkan pedoman penyusunan dokumen administratif penerapan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Nomor 981/7299/Kedua pada 16 Desember 2021.
 
Penyusunan dokumen ini sebagai salah satu solusi peningkatan kualitas pelayanan publik, kualitas pengelolaan keuangan, dan manfaat yang optimal, khususnya dalam dunia pendidikan.
 
Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek), Wikan Sakarinto mengatakan, penerapan BLUD di SMK dapat mendorong sekolah menjadi fleksibel dan transparan dalam pengelolaan keuangan.  Selain itu, mewujudkan sekolah yang mandiri dan merdeka.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Sehingga, sekolah mampu menghasilkan lulusan yang memiliki soft skills, hard skills, dan karakter unggul, serta berdaya saing tinggi di tingkat nasional maupun internasional.
 
"Di samping itu, dengan penerapan BLUD SMK diharapkan dapat meningkatkan pelayanan, efisiensi anggaran, dan dapat mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki sesuai dengan bidang keahlian sekolah," ujar Wikan, Jakarta, Kamis, 10 Maret 2022.
 
Dengan menerapkan BLUD, lanjut dia, dapat mendorong siswa terus berkarya. Sehingga, sekolah menghasilkan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, dan dapat meningkatkan kesejahteraan guru maupun infrastruktur sekolah.
 
Baca: Kolaborasi SMK PK Skema Pemadanan Dukungan Jawab Kebutuhan Industri
 
SMK merupakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP/MTs sederajat. Tujuan utamanya menghasilkan lulusan siap kerja pada bidang tertentu.
 
Dalam rangka menghasilkan lulusan SMK yang kompeten, berdaya saing dan siap menghadapi tantangan serta dinamika perkembangan nasional maupun global, perlu dilakukan revitalisasi SMK.
 
Pemerintah telah menetapkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia.
 
(AZF)



LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif