Diduga Terlibat HTI, Tiga Dosen ITS Diberhentikan Sementara
Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, Joni Hermana. Foto: Humas ITS

Jakarta:  Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya tengah melakukan penyelidikan internal untuk membuktikan keterlibatan dua orang dosen dan satu dekan di kampusnya yang diduga terlibat dengan gerakan HTI (Hizbut Tahrir Indonesia). Bahkan pihak ITS memberhentikan sementara ketiganya dari jabatan struktural di ITS.

“Benar ada dugaan atas kasus tersebut dan kami sedang melakukan penyelidikan kepada mereka, namun dua dosen dan satu dekan tersebut statusnya tidak dipecat dari status PNS. Hanya kami berhentikan sementara dari jabatan strukturalnya, yang berkaitan juga masih mengajar di ITS,” jelas Rektor ITS Surabaya, Joni Hermana, dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Selasa, 15 Mei 2018.


Joni menegaskan, pemberhentian tersebut bersifat sementara, dan bukan pemecatan dari statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).  Sebab menurut Joni, memecat seseorang dari status PNS-nya itu tidak mudah.

"Kita harus memeriksa pelanggaran tersebut, mengacu pada pelanggaran apa, itu harus detail,” papar guru besar Teknik Lingkungan ini.

Menurut Joni, ITS saat ini juga sudah membentuk tim Bina Khusus untuk mengkaji lebih dalam terhadap kemungkinan dosen dan dekan ITS tersebut terlibat dengan HTI. Tim Bina Khusus ini terdiri dari wakil rektor, biro hukum, para wakil dekan dan beberapa ahli lainnya.

“Mereka akan menyelidiki kasus ini dan akan memberikan arahan kepada saya, untuk selanjutnya saya usulkan kepada Pak Menteri,” sambungnya.

Joni juga mengatakan, terkait peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini, ITS tidak mau diklaim sebagai kampus radikal. “Atas kejadian akhir-akhir ini juga, kami tidak mau menjadikan para mahasiswa takut untuk mempelajari agama mereka sendiri,” tutupnya.

Sebelumnya, beredar selebaran yang berisi testimoni sejumlah dosen Perguruan Tinggi Negeri (PTN), yakni Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) dan Universitas Airlangga (Unair) tentang pencabutan BHP HTI.  Selebaran tersebut kemudian menjadi viral di media sosial.

Sidang gugatan HTI di PTUN Jakarta telah selesai dilakukan. PTUN Jakarta menolak gugatan HTI agar Kemenkumham membatalkan pencabutan status badan hukum. Hakim menyatakan beberapa alasan, salah satunya adalah sistem khilafah yang bertentangan tak hanya dengan NKRI namun dengan sistem pemerintahan di seluruh dunia.
 



(CEU)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id