Daya Serap Lulusan Masuk Penilaian Akreditasi
Siswa Sekolah Dasar tengah menunggu kedatangan gurunya di dalam kelas, MI/Gino Hadi.
Jakarta:Rencana perubahan standar penilaian akreditasi sekolah dan madrasah, tidak lagi sebatas menilai kepatuhan administratif.  Penilaian akan lebih memelototi performa sekolah, salah satunya menilai daya serap lulusan sekolah.

Kepala Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-SM), Toni Toharuddin mengatakan selama ini instrumen yang digunakan untuk menilai akreditasi sekolah dan madrasah cenderung bersifat kepatuhan (compliance) administratif.  "Tahun depan akan kita ubah paradigmanya ke arah performance(performa), karena yang compliance cukup dipenuhi oleh dapodik (data pokok pendidikan) saja," kata Toni kepada Medcom.id, di Jakarta, Selasa, 6 November 2018.

Toni mengatakan, dalam Standar Kompetensi Lulusan (SKL) misalnya.  Secara kuantitatif akan dinilai bagaimana daya serap lulusan SMK yang diserap di Dunia Usaha atau Dunia Industri (DU/DI).  "Akan kita lihat missed match-nya, rendah atau tinggi," ungkap Toni.

Seperti diberitakan sebelumnya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-SM) akan menyempurnakan instrumen akreditasi untuk sekolah-sekolah di seluruh jenjang.  Akreditasi tidak lagi hanya sekadar menilai kelengkapan guru dan sarana prasarana, namun juga optimalisasi pemanfaatan sarpras tersebut.

?Baca: Pemerintah Godok Perubahan Standar Akreditasi Sekolah

Begitu juga dalam menilai standar proses pembelajaran, akan lebih banyak sampel yang diobservasi di dalam kelas. "Kami akan langsung observasi kelas ketika guru mengajar, jadi akan lebih banyak dinilai performance aspect," terang Toni.

Rencana perubahan tersebut, sudah memasuki tahap pembuatan frame work untuk konsep satuan pendidikan bermutu.  Baru di 2019, kata Toni, BAN-SM akan meyelesaikan perangkat akreditasi baru tersebut.

"Perangkat baru ini insyaAllah akan diimplementasikan di tahun 2020," tegas Toni.

Menurut Toni, perubahan ini dilakukan dalam rangka menilai mutu satuan pendidikan yang lebih substansial, dan bukan administratif semata. Sinergitas dengan sistem penjaminan mutu internal ditingkatkan agar lebih realistis. 

"Di samping itu juga, segala sesuatu yang dinilai dapat direkam dengan baik melalui teknologi informasi dalam rangka keterbukaan informasi mutu satuan pendidikan," tutup Toni.

(CEU)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id