“Anggaran yang langsung diterima oleh pusat riset memang tidak besar, hanya sekitar Rp272 miliar, tapi jangan lupa, anggaran itu hanya untuk beli bahan riset, tidak untuk yang lain seperti raker, rakor, gaji pegawai, bayar listrik, dan lainnya,” kata Handoko dalam keterangan tertulis, Selasa, 8 Februari 2022.
Dia mengakui banyak pihak berpendapat anggaran riset turun. Mengingat, selama ini anggaran yang diterima lembaga riset hanya untuk riset.
Nyatanya, kata dia, dalam anggaran tersebut terdapat banyak komponen. Seperti gaji pegawai, biaya operasional, dan lainnya.
Handoko menjelaskan anggaran BRIN saat ini masih berasal dari eks lima entitas utama riset sebelumnya, yakni BATAN, LIPI, BPPT, LAPAN, dan Kemenristek dengan total Rp6,096 triliun. Anggaran tersebut bersumber dari rupiah murni, SBSN, Penerimaan Negara Bukan Pajak, dan pinjaman luar negeri.
Dia mengungkapkan Deputi SDM Iptek mengelola anggaran untuk belanja bahan riset sebesar Rp188 miliar. Anggaran dimanfaatkan untuk membiayai research assistant, profesor tamu, dan post doctoral yang selama ini tidak bisa dilakukan.
”Anggaran di Kedeputian SDM Iptek antaranya untuk membiayai profesor tamu, postdoc, research assistant, mahasiswa S2/S3 program degree by-research, dan lainnya,” tutur dia.
Selain itu, terdapat anggaran yang dikelola Deputi Bidang Infrastruktur Riset dan Inovasi sebesar Rp2,168 triliun. “Anggaran ini diperuntukkan pembangunan dan perawatan infrastruktur untuk keperluan riset,” papar dia.
Anggaran lainnya dikelola Deputi Fasilitasi Riset dan Inovasi sebesar Rp189 miliar. Anggaran ini, diperuntukkan memberikan fasilitas kepada periset untuk berbagai kegiatan riset dengan memanfaatkan fasilitas riset yang dimiliki BRIN.
“Anggaran ini dialokasikan untuk aneka hibah riset, seperti hari layar, ekspedisi, uji produk, akuisisi pengetahuan lokal, pusat kolaborasi riset, dan lainnya,” beber dia.
Selain itu, ada juga anggaran Rp650 miliar untuk hibah prioritas riset nasional dan riset covid-19. “Semua hibah ini dibuka dengan sistem kompetisi terbuka untuk semua pihak termasuk kampus dan industri,” ujar dia.
Handoko menyebut setidaknya ada Rp250 miliar di Sekretariat Utama untuk anggaran operasional. Salah satunya biaya infrastruktur dasar, seperti membayar listrik, internet, berlanggan jurnal, dan utilitas lainnya. Selain itu, terdapat alokasi Rp2,25 triliun untuk belanja pegawai (gaji dan tunjangan) seluruh sivitas BRIN.
“Berbeda dengan sebelumnya, di mana setiap pusat dialokasikan anggaran yang kelihatannya besar, tetapi mereka harus menanggung semua hal di atas. Sehingga anggaran tersebar kecil-kecil, dan tidak memiliki daya belanja,” tutur dia.
Misalnya, satu pusat mendapat alokasi Rp50 miliar, tapi termasuk belanja pegawai dan lain sebagainya. Sehingga, mereka tidak mungkin membeli alat seharga Rp35 miliar.
“Dengan sistem sekarang kami memiliki daya belanja yang tinggi, membeli alat untuk mendukung riset seharga Rp150 miliar juga bisa,” ujar dia.
Baca: BRIN Siapkan Sejumlah Skema Pendanaan Riset di 2022
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
