Ilustrasi demo pelajar.  Foto:  MI/Susanto
Ilustrasi demo pelajar. Foto: MI/Susanto

Komisi X: Pelajar Demo, Jangan Pandang ini Fenomena Enggak Baik

Pendidikan Omnibus Law Demo Tolak Omnibus Law UU Cipta Kerja
Ilham Pratama Putra • 15 Oktober 2020 11:59
Jakarta: Ketua Komisi X DPR, Syaiful Huda mengatakan aksi pelajar turun ke jalan pada demo Tolak Omnibus Law harus menjadi perhatian. Pelajar, kata dia, sudah selayaknya mendapatkan pendidikan demokrasi.
 
"Jangan pandang ini fenomena enggak baik, harus ada edukasi demokrasi politik. Politik kewarganegaraan yang harus didorong pada pelajar-pelajar kita dalam demokrasi," kata Huda dalam Siaran Kompas TV "Maraknya Pelajar Ikut Demonstrasi, Fenomena Apa?", Kamis, 15 Oktober 2020.
 
Hal ini diperlukan, agar aksi demo tak lagi diikuti fenomena kerusuhan di masa yang akan datang. Sekolah, kata dia, harus mengambil peran tersebut.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Baca juga:KPAI Menilai Polisi Ancam 'Nodai' SKCK Pelajar Pedemo Berlebihan
 
Terlebih kata Huda, pelajar yang turun ke jalan merupakan konsekuensi dari banjirnya informasi digital. Sehingga berujung pada demokrasi jalanan.
 
Lebih lanjut, untuk menyikapi aksi para pelajar tersebut, maka edukasi adalah jalan terbaik. Memberikan hukuman berupa sanksi pidana malah akan membuat mereka semakin meradang.
 
"Kita perlu proteksi lebih jauh lagi mereka yang pelajar, perlu arus baru melihat fenomena ini. Kita berharap kepolisian tidak memproses ini dan serba melakukan pendekatan hukum pidana yang ini akan menjadi preseden yang tidak baik dan menjadi distrust di anak pelajar kita," ungkap Huda.
 
Pun jika benar pelajar melakukan pelanggaran, maka ada undang-undang khusus anak yang bisa diterapkan. Salah satunya UU nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, kami menghormati proses itu
 
Baca juga:Pemda Ancam 'DO' Siswa yang Ikut Demo Tolak Omnibus Law
 
Ancaman seperti drop out sekolah hingga menerbitkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dengan perilaku buruk dinilai tidak tepat. Sebab perjalanan hidup para pelajar masih sangat panjang.
 
"Rencana dikeluarkannya anak dari sekolah merupakan tindakan semena-mena. Ini kan akan menghambat masa depan mereka, belum lagi ada perasaan dendam yang timbul dari anak-anak ini. Apalagi sampai catatan buruk di SKCK akan menghambat proses mereka saat nanti bekerja. Jadi ini tidak tepat," kata Komisoner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Bidang Pendidikan, Retno Listyarti pada kesempatan yang sama.
 
(CEU)



FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif