Ilustrasi.  Foto:  ANT/Yulius Satria Wijaya
Ilustrasi. Foto: ANT/Yulius Satria Wijaya

Usia 15 Tahun Waktu yang Tepat Mendapat Pendidikan Politik

Pendidikan Omnibus Law Demo Tolak Omnibus Law UU Cipta Kerja
Ilham Pratama Putra • 09 Oktober 2020 18:49
Jakarta: Pakar Pendidikan Alternatif Muda, Roy Muntardho menyebut, anak sering dikecilkan saat memberikan aspirasi politik. Bahkan orang dewasa sering menganggap remeh pemikiran anak jika membicarakan hal tersebut.
 
"Dalam aktivitas sosial politik kita orang dewasa, menganggap anak tidak mengerti persoalan kebangsaan. Padahal dulu yang menyumbang revolusi Indonesia justru anak usia belasan tahun seperti yang kita lihat hari ini," kata Roy dalam diskusi daring bertema "Demo Pelajar-Ikut Tolak Omnibus Law, Ruang Edukasi Terlalu Sempit, Ruang Reaksi Begitu Cepat” Jumat 9 Okober 2020.
 
Menurutnya, sudah seharusnya anak, dalam hal ini mereka yang di atas 15 tahun mendapat pendidikan sosial politk. Sebab, suara mereka sangat dibutuhkan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Makanya jadi aneh saat mereka diminta mencoblos di usia 17 tahun, tapi mereka saat menyampaikan aspirasi politik mendapat banyak kritik dan disuruh belajar dan memikirkan masa depan," ujarnya.
 
Padahal menurutnya, adalah tanggung jawab orang tua juga untuk bisa mengembangkan diri anak agar dapat merespons persoalan sosial politik. Terlebih saat anak sudah akan memasuki jenjang pendidikan menengah atas.
 
"Bahkan dalam banyak aspek kita tidak terlalu peduli dengan aspirasi mereka," sambungnya.
 
Peranan orang dewasa di rumah menjadi kian penting di saat pendidikan di sekolah saat ini pun kurang mendorong untuk pengetahuan sosial politik. Sekolah menurutnya dari dulu hanya meminta anak untuk mengikuti dikte guru.
 
"Kita mendidik mereka itu sepert mendidik kerbau gitu, kita enggak pernah punya kebudayaan kultur diskusi. Saling lempar pandangan, saling kritik. Di saat keran itu tidak kita buka mereka mencari jalan sendiri. Beruntung kalau jernih, tapi kalau enggak ya mereka jadi korban," ungkap Roy.
 
Baca juga:Kemendikbud Minta Koordinator Demo Tak Libatkan Pelajar
 
Sebelumnya,Aksi demo menolak Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) di berbagai wilayah di Indonesia juga diikuti para pelajar. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) meminta koordinator demo untuk tidak mengajak pelajar dalam aksi unjuk rasa tersebut.
 
"Sangat disayangkan pelajar setingkat menengah demo di jalanan yang rentan. Kepada koordinator demo mohon tidak melibatkan pelajar karena mereka belum cukup umur," kata Dirjen PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Dirjen PAUD Dikdasmen) Kemendikbud, Jumeri kepada wartawan, Kamis, 8 Oktober 2020.
 
Terlebih menurut Jumeri, para pelajar tersebut tidak mengerti substansi demo yang terjadi saat ini. Pelajar bisa saja tidak tahu apa yang sedang disuarakan oleh buruh, mahasiswa, dan berbagai elemen masyarakat di jalanan.
 
"Saya juga punya keyakinan mereka belum tahu persis sebenarnya apa yang diperjuangkan," sambungnya.
 
(CEU)



FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif