Siswa tengah membaca buku pelajaran di dalam kelas. Foto:  Kemendikbud/Dok. BKLM.
Siswa tengah membaca buku pelajaran di dalam kelas. Foto: Kemendikbud/Dok. BKLM.

BSNP: Elitisme Dalam Mengelola Pendidikan Harus Dihindarkan

Pendidikan Kebijakan pendidikan Nadiem Makarim Evaluasi Pendidikan
Ilham Pratama Putra • 03 Mei 2021 18:34
Jakarta:  Anggota Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), Doni Koesoema menilai pendidikan merupakan sebuah urusan bersama. Sehingga elitisme dalam mengelola pendidikan hendaknya dihindarkan. 
 
"Apalagi hanya memberi kewenangan dalam pengembangan pendidikan pada segelintir orang," kata Anggota BSNP, Doni Koesoema, dalam keterangannya, Senin, 3 Mei 2021.
 
Gotong-royong, partisipasi, dan kontrol kekuasaan yang demokratis, kata Doni, akan memungkinkan inovasi pendidikan berada pada jalur yang benar. "Mekanisme kontrol publik atas kebijakan Kementerian sebagai pelaksana yang wajib memenuhi standar nasional pendidikan harus tetap ada dan diatur dalam PP," tegas Doni.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Sebelumnya, Doni menilai revisi Peraturan Pemerintah (PP) nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang menyeluruh mendesak untuk dilakukan.   Sebab jika tidak, kualitas pendidikan Indonesia tidak akan mengalami kemajuan.
 
"Revisi ini sangatlah mendesak. Bila tidak, saya tidak yakin, pendidikan kita akan maju, sevisioner apapun menterinya," kata Doni.
 
Baca juga:  BSNP Sebut PP 57 Tergesa-gesa dan Tidak Matang
 
Keparahan PP tersebut, menurut Doni, salah satunya karena disusun tanpa mengindahkan adanya Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas).  Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi dinilai mengabaikan aturan yang menjadi landasan dunia pendidikan tersebut.
 
"(PP 57) merupakan pengabaian amanat dalam UU Sisdiknas," sambung dia.
 
Hal itu dibuktikan karena PP 57 tidak menyertakan badan maupun lembaga yang selama ini menjalankan fungsi penjaminan standar pendidikan. Tidak diaturnya badan ataupun lembaga dalam PP adalah bentuk ketidaksiapan Kemendikbud-Ristek dalam merancang PP 57.
 
"Tidak adanya pengaturan dalam PP tentang badan yang memiliki tugas dan fungsi standardisasi, penjaminan, dan pengendalian mutu pendidikan menunjukkan tidak siapnya Kemdikbud dalam mengusulkan perubahan konsep tentang standar nasional," sebut dia.
 
Dengan begitu, nomenklatur BSNP, BAN S/M, BAN PAUD, BAN PNF dan LPMP, dan Dewan Pendidikan bisa saja dihapus oleh Kemendikbud-Ristek. Meskipun begitu, Doni menyebut BSNP akan tetap hadir sebagai bentuk menjalankan amanat UU Sisdiknas.

 
(CEU)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif