"Sehingga dapat membantu melakukan perencanaan berbasis data dan pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas pembelajaran murid," kata Mendikbudristek Nadiem Makarim dalam webinar Perilisan Rapor Pendidikan Daerah 2.0, Rabu, 5 Juli 2023.
Nadiem menjelaskan Rapor Pendidikan Daerah 2.0 merupakan pengembangan dari platform Rapor Pendidikan Daerah yang diluncurkan tahun lalu. Nadiem mengatakan Rapor Pendidikan Daerah 2.0 ini secara jelas menunjukkan indikator utama yang digunakan untuk mengukur indeks Standar Pelayanan Minimal (SPM) atau skor capaian pendidikan.
SPM Pendidikan ini dapat dijadikan sebagai acuan pemerintah daerah untuk mengukur kualitas pendidikan di suatu daerah. "Fitur-fiturnya telah dikembangkan dari versi sebelumnya untuk mempermudah pemda dalam melakukan perencanaan,” beber dia.
Nadiem mengatakan Rapor Pendidikan Daerah 2.0 yang dilengkapi dengan Indeks SPM juga memiliki perencanaan berbasis data dengan pemenuhan SPM Pendidikan serta penganggaran di setiap daerah. Selain itu, juga dilengkapi dengan pembaruan fitur yang menyajikan data lebih terpusat, memberi wawasan kondisi kualitas pendidikan satuan pendidikan lebih mendalam, dan lebih terpadu dengan proses perencanaan daerah.
Adapun detail pembaruan fitur dalam platform Rapor Pendidikan Daerah 2.0 adalah warna indikator kondisi satuan pendidikan kini menjadi tiga warna saja. Warna merah untuk kondisi kurang, kuning untuk kondisi sedang, dan hijau untuk kondisi sudah baik.
Selain itu, terdapat halaman ringkasan berisikan informasi terkait kondisi pendidikan di daerah, satuan pendidikan yang sudah baik, yang perlu ditingkatkan, dan rekomendasi program atau kegiatan. Rapor Pendidikan Daerah 2.0 juga memiliki halaman akar masalah yang dilengkapi data capaian dari tahun sebelumnya dan sebaran 10 satuan pendidikan teratas dan terbawah.
Pada halaman akar masalah, pemda dapat melihat indikator prioritas satuan pendidikan yang perlu dibenahi. Sebaran akar masalah berdasarkan capaian per kabupaten/kota juga bisa dilihat.
Di samping itu, terdapat juga contoh pembenahan sebagai acuan untuk pembenahan. Di dalamnya terdapat beragam rekomendasi kegiatan yang tepat untuk pemenuhan SPM satuan pendidikan yang perlu dibenahi.
“Hal ini membuat pemerintah daerah tidak perlu mengunduh rekomendasi PBD untuk melakukan pembenahan. Pemerintah daerah dapat melihat sebaran akar masalah berdasarkan capaian per kabupaten/kota,” papar Nadiem.
| Baca juga: Pembenahan Kualitas Pembelajaran Lewat Rapor Pendidikan 2.0, Ini Pendapat Sekolah |
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
