Ilustrasi sekolah. ANTARA/Bambang Dwi Marwoto.
Ilustrasi sekolah. ANTARA/Bambang Dwi Marwoto.

RUU Sisdiknas Diminta Akomodir Learning Loss Akibat Pandemi Covid-19

Renatha Swasty • 19 Mei 2022 10:31
Jakarta: Senior Fellow Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Totok Amin Soefijanto menyebut Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) mesti mengakomodir dampak learning loss atau kemunduran dalam proses belajar siswa akibat pandemi covid-19. RUU Sisdiknas juga mesti mengakomodir perkembangan terbaru dalam dunia pendidikan dan teknologi.
 
“Pendidikan kita sedang memasuki kondisi gawat darurat. Kita tidak bisa berdalih bahwa negara-negara lain juga mengalami penurunan akibat pandemi. Persoalannya, kondisi kita sudah di bawah sebelum pandemi, kemudian makin terpuruk sesudah dihantam pandemi ini,” kata Totok dalam keterangan tertulis, Kamis, 19 Mei 2022.
 
Dia menuturkan Kajian Akademik Kemendikbudristek mengenai Kurikulum untuk Pemulihan Pembelajaran (edisi 1 Februari 2022) memperlihatkan siswa Indonesia mengalami kemunduran proses belajar sekitar lima bulan pembelajaran dengan Kurikulum 2013. Totok menyebut bila diukur dari capaian numerasi, kehilangan sekitar 40 poin (seharusnya 522 tetapi hanya tercapai 482) dan dari capaian literasi kehilangan 51 poin (seharusnya 583, tercapai hanya 532).

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


“Beruntung, menurut kajian yang sama, adanya Kurikulum Darurat selama empat bulan dapat mengurangi ketertinggalan tadi masing-masing capaian menjadi hanya kehilangan 5 poin dan 13 poin saja,” papar peneliti Kebijakan Publik Universitas Paramadina itu. 
 
Dia menyebut RUU Sisdiknas juga dibutuhkan untuk mengakomodir fenomena baru seperti pembelajaran jarak jauh, penggunaan teknologi pendidikan atau resilient education. RUU Sisdikans juga perlu melibatkan semua pemangku kepentingan di sektor pendidikan dan berjalan transparan.
 
Totok menyoroti pentingnya upaya berkesinambungan untuk meningkatkan kompetensi guru dan tenaga kependidikan dalam meningkatkan mutu pendidikan.  Termasuk, melalui uji kompetensi dan pelatihan profesi berkelanjutan (continuous professional development.)
 
Program uji kompetensi guru berjalan rutin sejak 2012. Sayangnya, program ini terhenti pada 2015, kecuali di wilayah DKI Jakarta yang masih menjalankannya di 2019.
 
Totok menyebut uji kompetensi dan pelatihan profesi berkelanjutan saling berkaitan. Dia mengatakan pelatihan tanpa mengukur kekurangan setiap guru tidak akan efektif.
 
Dia juga mendorong program pendidikan inklusi, anak berbakat, dan anak berkebutuhan khusus di kelompok anak berbakat istimewa. Totok mengatakan pemerintah perlu memastikan mereka "terjaring" hingga dapat memperkuat bangsa dalam persaingan global.
 
Totok mengatakan juga diperlukan peningkatan peran pihak-pihak di luar sekolah dan sektor pendidikan. Seperti lembaga negara, masyarakat, kalangan akademik, dunia usaha, dan media, juga dibutuhkan melalui kolaborasi ekstensif, sistemik, dan sistematis yang dimotori Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
 
Dia menuturkan ekstensif karena menyangkut seluruh aspek pendidikan, mulai dari input, proses, dan keluaran. Sementara itu, sistemik menyangkut semua unsur aktivitas sektor pendidikan. Sedangkan, sistematis karena dijalankan mudah, terbuka, dan demokratis dengan memanfaatkan aplikasi teknologi yang terbaru.
 
Integrasi UU Guru dan Dosen juga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan guru dan mempermudah kinerja mereka yang sudah terbukti dipenuhi tantangan terutama selama pandemi. Totol menyebut revisi dibutuhkan karena ada fenomena-fenomena yang belum terakomodir dalam UU Sisdiknas. 
 
Seperti pembelajaran jarak jauh, penggunaan teknologi pendidikan atau resilient education. RUU Sisdiknas juga perlu melibatkan semua pemangku kepentingan di sektor pendidikan dan dapat berjalan transparan.
 
Baca: PGRI Sebut Perlu Kajian Baru Rancang RUU Sisdiknas
 
 
(REN)



LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif