Ilustrasi PTM Terbatas. Foto: Medcom.id/Ilham Pratama
Ilustrasi PTM Terbatas. Foto: Medcom.id/Ilham Pratama

KPAI Beberkan Hasil Pengawasan PTM Terbatas di 8 Provinsi Sepanjang 2021

Citra Larasati • 02 Januari 2022 15:39
Jakarta:  Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menlakukan pemantauan pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas di delapan provinsi tahun 2021.  Dari pantauan KPAI, PTM terbatas mulai digelar serentak pada Agustus 2021 di sejumlah sekolah pada 34 Provinsi di Indonesia pascamenurunnya positivity rate hampir di seluruh Indonesia.
 
Komisioner KPAI bidang Pendidikan, Retno Listyarti menyebutkan,  8 Provinsi, yaitu DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat.  Pengawasan PTM ini dilakukan dalam upaya memastikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak-anak di masa pandemi covid-19. Khususnya di klaster pendidikan.  
 
Ke delapan Provinsi tersebut meliputi 18 Kabupaten/Kota sebagai berikut : Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Selatan dan Kepulauan Seribu (DKI Jakarta), Wonosobo (Jawa Tengah), Serang, Pengandaran, dan Pandeglang  (Banten), Kota Cimahi, Kota Bandung, Kota Bogor dan Kota Bekasi (Jawa Barat), Kota Denpasar (Bali),  Kota Batam (Kepulauan Riau), Kabupaten Ketapang (Kalimantan Barat). 

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Adapun sekolah dan madrasah yang di pantau langsung sepanjang tahun 2021 berjumlah 72 sekolah/madrasah dengan rincian 24 (33,80 persen) SMA/MA baik negeri maupun swasta, 11 (15,50 persen) SMK Negeri; 23 (32,40 persen) SMP/MI negeri dan swasta; 13 (18,06 persen) SD/MI negeri dan swasta.  Pengawasan langsung ke sekolah dilakukan oleh KPAI dan mitra KPAI di daerah, yaitu Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) atau KPAID. 
 
Temuan KPAI dari hasil pengawasan di sejumlah sekolah di berbagai daerah dapat menjadi dasar kehati-hatian dalam menggelar PTM 100 persen. Perubahan perilaku dalam disiplin 3M yang masih belum maksimal, dan pencapaian vaksinasi anak yang masih rendah harus menjadi perhatian.

Berikut Hasil Pengawasan PTM Terbatas KPAI Sepanjang 2021  : 

1.  Kesiapan Infrastruktur  Satuan Pendidikan 

Hasil pengawasan menunjukkan tingkat kesiapan yang tinggi berada di sekolah-sekolah perkotaan. Selain itu, pada tahun 2021 dibandingkan tahun 2020  terjadi peningkatan yang  signifikan atas kesiapan infrastruktur adaptasi kebiasaan baru (AKB) di satuan pendidikan, yang semula hanya 16,7 persen (2020) menjadi 79,17 persen (2021).
 
Adapun kategori  kesiapan sekolah yang disusun KPAI berdasarkan indicator pengawasan yang disusun KPAI, yaitu sebagai berikut:
  • 51 – 60 kategori Sangat kurang
  • 61 – 70 kategori Kurang
  • 71 – 80 kategori Cukup
  • 81 – 90 kategori Baik
  • 91 – 100 kategori Sangat Baik
Pencapaian kategori sangat baik (91-100) ada 11 sekolah, yaitu di jenjang pendidikan SMA ada 5 sekolah, di jenjang SMK ada 1 dan jenjang SMP ada 5 sekolah.  Namun tidak ada jenjang SD yang mencapai skor nilai 91-100 (sangat baik).
 
Jika ditotal keseluruhan sekolah yang diawasi, maka  yang memiiki skor kategori sangat baik hanya sekitar 15,28 persen. Adapun kategori Baik (81-90) ada 10 sekolah di jenjang SMA, 10 sekolah di jenjang SMK, 7 sekolah di jenjang SMP, dan 5 sekolah di jenjang SD.
 
Jika ditotal secara keseluruhan, maka kesiapan infrastruktur untuk kategori baik dari total sekolah yang diawasi adalah 44,44 persen.  Sedangkan untuk kategori cukup (71-80) ada 5 sekolah untuk jenjang pendidikan SMA, tidak ada untuk jenjang SMK, 6 sekolah untuk SMP dan 3 sekolah untuk jenjang SD.
 
Jika ditotal secara keseluruhan maka kesiapan infrastruktur untuk kategori cukup dari total sekolah yang diawasi adalah 19,44 persen. 
 
Untuk kategori kurang (61-70), ada lima sekolah pada jenjang SMA, tidak ada untuk jenjang SMK, ada dua sekolah untuk jenjang SMP, dan ada 3 sekolah untuk jenjang SD. Jika ditotal secara keseluruhan maka kesiapan infrastruktur untuk kategori kurang dari total sekolah yang diawasi adalah 11,12 persen.
 
Adapun untuk kategori sangat kurang (51-60). Ada 1 sekolah di jenjang SMA, 1 sekolah di jenjang SMK, 3 sekolah di jenjang SMP dan 2 sekolah di jenjang SD.  Jika ditotal secara keseluruhan maka kesiapan infrastruktur untuk kategori sangat kurang dari total sekolah yang diawasi adalah 9,72 persen. 
 
Dari data tersebut, maka sekolah yang sudah menyelenggaraan PTM terbatas dengan  kesiapan pada kategori cukup, baik dan sangat baik mencapai 79,17 persen.  Sedang sisanya, yaitu kategori kurang dan sangat kurang mencapai 20,83 persen.
 
Artinya, dengan kondisi belum siap, ternyata sekolah tetap menggelar tatap muka. Meskipun ketidaksiapan itu di antaranya adalah belum dibuatnya SOP (standar operasional Prosedur) dalam berbagai layanan saat PTM terbatas yang penilaiannya mencapai 30 persen dari total nilai. 

2. Adanya Pelanggaran atas protokol kesehatan

Pelanggaran prokes yang terutama adalah 3 M, di antara masker yang diletakan di dagu/hidung, masker yang digantungkan di leher, tempat cuci tangan yang tidak disertai air mengalir dan sabun.  Bahkan ada sebagian guru dan siswa tidak bermasker saat berada di lingkungan sekolah.
 
Bahkan ada SD yang memiliki tempat cuci tangan di setiap depan kelas, namun saat KPAI datang dan duduk di dekat pintu gerbang sekolah, tak ada satu pun peserta didik dan pendidik yang mencuci tangan saat tiba di sekolah.
 
Ada juga sekolah yang mayoritas siswanya melepas masker saat tiba di sekolah. Saat diwawancara, anak-anak mengatakan mereka memakai masker saat diperjalanan pergi dan pulang sekolah.
 
"Ada pemahaman yang salah terkait fungsi masker yang disamakan dengan helm," kata Retno.
 
Pada September 2021, KPAI menerima pengaduan masyarakat  secara daring dari kabupaten Bandung dan Kabupaten Sumedang, Pengaduan berasal dari jenjang Taman Kanak-kanak (TK) dan Sekolah Dasar dengan disertai foto.
 
Dalam foto tersebut tampak seorang siswa laki-laki berseragam putih merah sedang diperiksa suhu tubuhnya dengan Thermogun oleh seorang guru perempuan yang tidak mengenakan masker. Sedangkan foto yang satu lagi adalah suasana di dalam kelas dimana anak-anak sedang berdiri dengan tangan diangkat ke depan.
 
Ada satu guru perempuan dan 9 siswa/siswi TK, semuanya tidak menggunakan masker, baik guru maupun muridnya. "Ini sangat berbahaya. Ada juga pengaduan dari orang tua salah satu SDN di kabupaten Bandung, yang menegur sekolah karena ada pelanggaran prokes terkait kegiatan olahraga di lapangan dan merasa anaknya mendapatkan tekanan.  Namun, masalah ini sudah diselesaikan melalui mediasi di KPAI," terang mantan kepalas sekolah SMAN 3 Jakarta ini.

3. Klaster sekolah 

KPAI menemukan bahwa ada sekolah-sekolah yang pernah menjadi klaster sekolah atau setidaknya pernah di tutup sementara karena ada warga sekolah yang terinfeksi covid-19 dari klaster sekolah.
 
Dari hasil pengawasan PTM, klaster sekolah muncul karena ada pengabaian, antara lain: melepas masker dalam ruangan, tidak enak badan tetapi tetap datang ke sekolah untuk PTM,  dan warga sekolah yang belum di vaksin, karena ada sebagian kasus peserta didik dan pendidik yang terkonfirmasi covid-19  ternyata belum divaksinasi.
 
Apalagi peserta didik usia TK dan SD, selain belum divaksin, perilaku anak-anak usia itu cenderung sulit dikontrol.  Berdasarkan sejumlah laporan di media massa, ada sejumlah daerah yang muncul klaster sekolah, di antaranya adalah Purbalingga, Grobogan, Jepara, Solo, Semarang, Salatiga, Pati (Jawa Tengah); Majalengka, Kota Bandung, Tasikmalaya, Indramayu, Kota Depok, dan Kota Bekasi (Jawa Barat);  Gunung Kidul, Sleman, dan Bantul, (Daerah Istimewa Yogajakarta); Kota Tangerang dan Tangerang Selatan (Banten); Padang Panjang dan Kota Padang (Sumatera Barat);  Kab Mamasa (Sulawesi Barat), dan Tabanan (Bali). 
 
Ketika di temukan adanya kluster sekolah atau warga sekolah yang terkonfirmasi covid-19, maka sekolah akan ditutup sementara.  Jika terjadi klaster sekolah, maka sekolah tatap muka ditutup selama dua minggu, seluruh proses pembelajaran kembali dilakukan secara daring. 
 
Baca juga:  Pemerintah, Ini 6 Rekomendasi KPAI untuk Penerapan PTM 100%
 
Namun, ketika ada warga sekolah yang terkonfirmasi covid yang jumlahnya hanya 1-3 orang maka sekolah tatap muka dihentikan selama 3-5 hari saja.  Selain itu, KPAI mengapresiasi sejumlah pemerintah daerah yang melakukan testing-tracing dan treatment (3T) covid-19 secara acak setelah daerah menggelar PTM terbatas.
 
"Dari hasil 3T tersebut ternyata di peroleh peserta didik maupun pendidik yang terkonfirmasi covid-19," imbuhnya.

4. Vaksinasi Anak Belum Merata 

Ketika pemerintah memutuskan menggelar PTM 100 persen, maka pemerintah harus melakukan percepatan dan pemerataan vaksinasi anak usia 12-17 tahun maupun vaksinasi anak usia 6-11 tahun.
 
KPAI melakukan pengawasan vaksinasi anak usia 12-17 tahun di sentra -sentra vaksin sekolah. Pengawasan di lakukan pada Juli-Agustus 2021, yang meliputi sentra vaksi sekolah di SMPN 30 dan SMPN 270 Jakarta Utara, SMAN 20 dan SDN Pasar Baru 07 Jakarta Pusat, SMAN 22 Jakarta Timur, SMPN 161 Jakarta Selatan dan SMPN 88 Jakarta Barat. 
 
Sedangkan untuk vaksinasi anak usia 6-11 tahun, KPAI juga melakukan pengawasan langsung ke sentra vaksin sekolah pada Desember 2021, yaitu SD Islam Ibnu Hajar dan SDN Katulampa 02 Kota Bogor, SDN Pekayo Jaya VIII Bekasi Selatan dan SDIT Mentari Indonesia Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat. 
 
Hasil pengawasan menunjukkan antusiasme yang sangat tinggi dari para orang tua agar anak dapat segera divaksinasi covid-19. Para Kepala Sekolah menyampaikan perbandingannya ketika ada program vaksinasi  atau imunisasi untuk anak-anak usia SD biasanya hanya separuhnya mendapatkan ijin dari orangtua, namun ketika vaksinasi covid-19 persetujuan orangtua bahkan mencapai 100%.
 
Kalaupun tidak menyetujui, umumnya karena asalah kesehatan si anak, misalnya sedang sakit saat akan divaksin.  Antusiasme mendapatkan vaksin covid-19 sejalan juga dengan data hasil survei KPAI pada Juli 2021, dari 62.262 responden anak yang mengisi survei singkat KPAI tentang vaksinasi anak usia 12-17 tahun, ternyata 88 persen responden bersedia di vaksin, 9 persen ragu-ragu dan yang menolak hanya 3 persen. 
 
Namun, hasil survei mengungkapkan bahwa dari 88 persen anak yang mau divaksin, baru 36 persen mendapatkan vaksin covid 19.  Sedangkan sisanya belum karena belum adanya kegiatan vaksinasi anak di wilayahnya.
 
Data survei juga menunjukkan bahwa vaksinasi anak usia 12-17 tahun saat itu didominasi wilayah perkotaan, sementara wilayah pedesaan banyak yang belum mendapatkan vaksin.  Pada 30 Agustus 2021, saat KPAI menggelar  rapat koordinasi nasional dari hasil pengawasan PTM, pengawasan vaksinasi anak usia 12-17 tahun dan hasil survei singkat vaksinasi anak 12-17 tahun.
 
Wakil Menteri Kesehatan yang menjadi salah satu narasumber dalam rakornas tersebut juga menyampaikan bahwa per 20 Agustus jumlah anak usia 12-17 tahun saat itu baru mencapai kisaran 10 persen.
 
Seiring dengan waktu, pencapaian vaksinasi anak 12-17 tahun meningkat dan bahkan pada Desember 2021, pemerintah mulai memberikan vaksinasi usia 6-11 tahun.  Tentu saja kebijakan  ini  perlu diapresiasi.  Namun, percepatan dan pemerataan vaksinasi anak usia 6-11 tahun dan  usia 12-17 tahun perlu percepatan dan pemerataan, apalagi 3 Januari 2022 PTM akan digelar 100 persen di seluruh wilayah Indonesia yang berada di level PPKM 1 sampai 3.
 
(CEU)



LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif