Ketua Umum PB PGRI, Unifah Rosyidi (kiri) di Gedung Guru, Jakarta, Medcom.id/Citra Larasati.
Ketua Umum PB PGRI, Unifah Rosyidi (kiri) di Gedung Guru, Jakarta, Medcom.id/Citra Larasati.

Era 4.0, Guru Dituntut Jadi Manajer di Kelas

Pendidikan Metode Pembelajaran
Citra Larasati • 21 Mei 2019 16:29
Jakarta: Guru dituntut menyesuaikan diri dengan kehadiran era revolusi industri 4.0. Terutama dalam mengubah paradigma pembelajaran yang mengadopsi metode-metode belajar berbasis serba teknologi.
 
Untuk sampai ke sana, Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Repubik Indonesia (PB PGRI), Unifah Rosyidi menekankan, bahwa guru harus mengubah paradigma pembelajaran. Dari yang semula guru menjadi pusat pembelajar menjadi learning manager di era disrupsi teknologi. Sebab di era ini, sumber belajar dapat diakses dengan mudah oleh siswa melalui berbagai media, terutama internet.
 
"Hampir semua topik, siswa bisa dengan mudah klik di Youtube.Maka itu guru harus menjadi learning manager,menyiapkan agar siswanya menjadi pelajar mandiri dan menjadi life long learner," kata Unifah di Gedung Guru, Selasa, 21 Mei 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Menurut Unifah, dalam mewujudkan itu, harus dibangun ekosistem yang mendukung. Salah satu yang paling mendasar adalah pengelolaan pendidikan yang berkeadilan antara pusat dan daerah.
 
"Termasuk BOS (Bantuan Operasional Sekolah) yang sering telat, itu kan untuk bayar listrik dan sifatnya tidak bisa ditunda. Selama ini sekolah sering kali harus berhutang hanya karena pencairan dana BOS yang telat," ungkap Unifah.
 
Baca:Boleh Tak Mengajar, Bahkan Dosen Dibayar Hanya untuk 'Merenung'
 
Hal ini, kata Unifah, sudah disampaikan saat bertemu dengan Wakil Presiden, Jusuf Kalla di Kantor Wapres, Senin, 20 Mei 2019.
 
Minta Dievaluasi
 
Dalam pertemuan dengan Wapres, Unifah juga menyampaikan perlu adanya evaluasi dalam pembagian kewenangan pendidikan dasar dan menengah di kabupaten, kota dan provinsi. "Kami sampaikan ke Pak JK, apakah mungkin di evaluasi kembali terkait otonomi daerah, peran pusat dan guru," ungkap Unifah.
 
Ia berharap, antara pusat dan daerah sama-sama bertanggung jawab dan jangan sampai menimbulkan segregasi, di mana di antara keduanya sering kali merasa ini bukan kewenangannya. "Padahal SD, SMP, SMA dan SMK ada di daerah. Itu harus dirumuskan bersama, agar sama-sama bertanggung jawab," ungkap Unifah.
 
Pembagian kewenangan dalam mengelola guru juga menurut PGRI harus dievaluasi. "Kajian bagaimana agar kualitas guru meningkat, pembayaran Tunjangan Profesi tepat waktu, bagaimana peran pusat yang lebih banyak untuk hal itu," paparnya.
 
Menurut hasil kajian PGRI, pembagian kewenangan tata kelola pendidikan antara pusat dan daerah cukup sukses dari sisi perluasan akses pendidikan dasar dan menengah, Namun belum cukup sukses untuk mendongkrak mutu pendidikan. "Untuk itu kita doring sekolah memiliki otonomi yang profesional. Ini butuh ke siapa, baik aspek manajerial, akademik, dan kinerja," terangnya.

 

(CEU)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif