Situasi ini sangat berpengaruh terhadap indeks modal manusia Indonesia (Human Capital Index) yang mengukur produktivitas manusia hingga 18 tahun ke depan. Wakil Ketua Perkumpulan Nusantara Utama Cita (NU Circle) Achmad Rizali mendesak Presiden Joko Widodo segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) tentang Perbaikan Mutu Pendidikan Nasional.
“Melihat hasil PISA, sudah saatnya Presiden Jokowi lebih peduli pada pendidikan nasional. Harus ada kebijakan cepat dan revolusioner semacam Perppu dan Inpres untuk memperbaiki mutu pendidikan nasional, mulai dari tingkat yang paling mendasar. Perppu ini sudah keharusan dan tidak bisa ditunda-tunda lagi,” tegas Achmad melalui siaran pers, Senin, 11 Desember 2023.
Hasil PISA Indonesia Tahun 2022 untuk membaca siswa Indonesia turun dari 371 (tahun 2018) menjadi 359 (tahun 2022). Begitu juga skor kompetensi matematika siswa Indonesia turun dari 379 (tahun 2018) menjadi 366 (tahun 2022).
Kompetensi sains juga turun dari 389 (2018) menjadi 383 (2022). Selama 20 tahun Indonesia mengikuti tes asesmen negara maju (OECD), skor Indonesia tidak bergerak dari level terendah yaitu level 1 dan 2.
Sekitar 82 persen siswa Indonesia berada di level 1, yang artinya buta secara fungsional, baik dalam literasi membaca maupun matematika. “Pendidikan nasional sedang tidak baik-baik saja. Sektor pembangunan manusia Indonesia agar bisa menjadi manusia unggul semakin terancam," kata Achmad.
Dia menegaskan negara tidak boleh berdiam diri dan membiarkan kompetensi manusia Indonesia semakin terpuruk. Achmad menyebut harus ada upaya sistematis terstruktur dan masif untuk memperbaiki semua ini.
Achmad menyebut situasi ini semakin runyam ketika Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) menargetkan Indeks Modal Manusia (Human Capital Index/HCI) Indonesia mencapai 73 persen pada 2045. Saat ini, HCI Indonesia 54 persen (2020).
Dia mengatakan dengan tingkat skor PISA dan berbagai asesmen nasional yang terus memburuk, yang dihitung melalui Harmonize Test Sore (HTS), sangat mustahil Indonesia mampu mencapai HCI hingga 73 persen.
“Sangat mustahil Indonesia bisa mencapai HCI 73 persen ketika semua kinerja pendidikan tidak menunjukkan perbaikan. Artinya produktivitas manusia Indonesia semakin merosot dan terus memburuk," tutur dia.
Achmada menyebut ini sangat mengkhawatirkan karena rendahnya mutu manusia Indonesia berimplikasi pada gangguan stabilitas keamanan nasional, meningkatnya pengangguran, kriminalitas, kerusuhan sosial, dan memperburuk ekonomi nasional.
Saat ini, memang ada inisiatif masyarakat melakukan Gerakan Nasional Pemberantasan Buta Matematika dan Membaca. Inisiatif ini hanya bisa dilakukan sporadis di tengah jumlah siswa yang sangat besar dan luas wilayah Indonesia yang sangat luas.
Padahal, untuk mengatasi buruknya kompetensi puluhan juta siswa Indonesia dibutuhkan kerja kolosal seluruh pihak secara nasional dengan komando khusus, anggaran yang sangat besar, dan payung hukum yang kuat.
Dia menekankan harus dibuat kebijakan pendidikan nasional yang revolusioner termasuk mengganti seluruh menteri di bidang pembangunan manusia, baik Menteri Pendidikan maupun Menteri Koordinator PMK. Achmad menegaskan tanpa kebijakan revolusioner, banyak hal yang dipertaruhkan bangsa ini.
“Selama pendekatannya tidak revolusioner, pemerintah telah mempertaruhkan nasib generasi emas Indonesia semakin menjadi generasi cemas di masa yang akan datang,” tutur Achmad.
| Baca juga: Penurunan Skor PISA Indonesia Disebut Tak Separah Negara Lain, Pemerhati: Jangan Bernarasi Ini Prestasi |
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
