"Ini karena kultur kita merasa kalau S1 sudah cukup untuk kerja dan berkarier, kecuali untuk pendidik. Apalagi dalam dunia kerja nonfungsional lebih melihat pada kinerja bukan ijazah," beber Edy kepada Medcom.id, Selasa, 16 Januari 2024.
Selain itu, biaya pendidikan pascasarjana tidak murah. Terlebih, mereka yang ingin mendapatkan studi ke luar negeri.
"Untuk ambil S2 dan S3 perlu invenstasi tidak sedikit, ratusan juta hingga miliaran kalau ke luar negeri," ungkap Edy.
Dia menekankan perlu intervensi pemerintah dalam menangani masalah tersebut. Mengingat, lulusan S2 dan S3 negara tetangga sudah lebih baik dibandingkan dengan Indonesia.
"Sangat jauh kalau kita bandingkan dengan negara tetangga untuk S2 dan S3," tutur dia.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menuturkan rasio penduduk berpendidikan S2 dan S3 di Indonesia di angka 0,4 persen. Sementara itu, negara tetangga sudah 2,43 persen, adapun negara maju sudah 9,8 persen.
Jokowi berencana menaikkan anggaran pendidikan. Hal ini untuk meningkatkan APK jenjang 23 dan S3 serta inovasi.
"Ini jauh sekali. Saya minggu ini rapat dan mengambil kebijakan untuk mengejar ketinggalan. Tidak tahu anggaran dari mana, tapi kita carikan agar S2, S3, usia produktif bisa naik drastis. Karena ini kejauhan sekali," ujar Jokowi saat membuka Konvensi Kampus XXIX dan Temu Tahunan XXV Forum Rektor Indonesia dikutip dari laman Antara, Senin, 15 Januari 2024.
| Baca juga: Tingkatkan Penduduk Bergelar S2-S3, Guru Besar ITB Sebut Perlu Perbesar Anggaran Beasiswa |
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
