IPB Diminta Beri Advokasi Hukum

Gugatan untuk Profesor Bambang Dapat Dimentahkan

Intan Yunelia 10 Oktober 2018 15:22 WIB
Profesor Digugat
Gugatan untuk Profesor Bambang Dapat Dimentahkan
Anggota Komisi X DPR RI, Ferdiansyah (kemeja putih), MI/Irfan
Jakarta:  Pernyataan saksi ahli dalam persidangan memungkinkan untuk digugat keterangannya melalui kajian akademik, bukan di jalur pengadilan.  Kasus gugatan terhadap Guru Besar IPB, Bambang Hero Saharjo yang digugat sebesar Rp510 miliar terkait posisinya sebagai saksi ahli, seharusnya dapat dimentahkan.

Anggota Komisi X DPR RI, Ferdiansyah mengatakan, ada prosedur tersendiri dari perguruan tinggi saat mengirimkan saksi ahli ke persidangan. Bukan sembarang orang bisa memberikan kesaksian ahlinya.

Hal ini disampaikan menanggapi gugatan PT. Jatim Jaya Perkasa (JJP) sebesar Rp510 miliar kepada Profesor Bambang Hero Saharjo.  Gugatan terkait keterangan Bambang dalam sidang gugatan kasus kebakaran hutan.  "Dulu ketika akan memberikan saksi akademik, tentu harus dilakukan pemanggilan untuk dimintai klarifikasi," kata Ferdiansyah kepada Medcom.id, Rabu, 10 Oktober 2018.

Setelah itu, dosen-dosen atau guru besar yang memiliki kapasitas di bidang tertentu akan ditinjau. Apakah konteks kesaksian ini merugikan secara akademik atau tidak.

Setelah diuji kapasitas keilmuannya,  diadakan sidang guru besar dan senat. Dengan sidang tersebut akan memutuskan seoarang guru besar bisa menjadi saksi ahli dalam sebuah persidangan. 

"Setahu saya dulu begitu. Ada proses dan tahapan," terangnya.

Baca:  Profesor IPB: Saya Bukan "Pelacur" Ilmu

Dalam situasi saat ini, jika teori akademik di atas sudah dilakukan dengan benar, dan sesuai aturan yang ada, gugatan kepada Bambang bisa dimentahkan. Pasti ada yang keliru dari pihak  perusahaan.

"Bisa. harusnya (dimentahkan) tinggal implementasi," jelas Politisi Partai Golkar ini.

Selama jalannya kasus ini, Bambang harus diberikan advokasi hukum oleh pihak kampus. Mengingat ia adalah bagian dari sivitas akademika perguruan tinggi, dalam hal ini Institut Pertanian Bogor (IPB).

"Lembaga pendidikan tinggi menurut saya harus memberikan pembelaan, membantu selama memang diyakini benar proses prosedur, apalagi ini sifatnya akademis," tuturnya.

(CEU)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id