Pemkab dan Pemprov Diminta Bersinergi Tentukan Zonasi
Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikbud, Hamid Muhammad, Medcom.id/Intan Yunelia
Jakarta: Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Hamid Muhammad meminta pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah provinsi bersinergi menentukan zonasi sekolah. Pasalnya, dua pemerintah daerah ini memiliki kewenangan berbeda yang berpotensi menjadi kendala dalam penentuan batas zonasi.

Hamid mengatakan semestinya tidak ada lagi permasalahan zonasi antara pemerintah kabupaten/kota, dan pemerintah provinsi. Terutama bagi zonasi SMA melebihi batas administrasi kabupaten/kota.


Dalam penetapan sistem zonasi, kewenangan SD dan SMP berada di Pemerintah Kabupaten/Kota. Sementara SMA berada di bawah Pemerintah Provinsi.

"Pemda itu sudah punya platform mestinya, sehingga tahun ini mereka sudah melakukan revisi atau membenahi zona yang kemarin diberlakukan melampaui wilayah administrasi," kata Hamid di kantor Kemendikbud, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan, Selasa 26 Juni 2018.

Baca: Mendikbud Siap Pidanakan Pelaku Jual Beli Kursi PPDB

Penetapan zonasi diserahkan ke daerah, karena Pemda memahami peta zona wilayahnya. Termasuk data sebaran calon peserta didik dari mulai SD hingga SMA.

Ia berkeyakinan, jika sistem zonasi ini benar-benar diterapkan di masing-masing daerah, pemerataan kualitas pendidikan akan terwujud.  Dengan sistem zonasi pula, pemda bisa memetakan wilayahnya yang masih kekurangan sarana dan prasarana pendidikan.

"Daerah sudah tahu berapa jumlah anak yang akan masuk SD di zona itu, dengan berdasarkan data usia penduduk. Dari situ bisa ketahuan berapa kalau masih kurang kelas berapa, dan bagaimana kita bisa mengatasi termasuk gurunya berapa yang kurang," kata Hamid.

Jelang tahun ajaran baru yang akan dimulai pada bulan Juli 2018, beberapa daerah sudah memulai proses penerimaan peserta didik baru (PPDB). Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy telah meminta pemerintah daerah membuat kebijakan turunan atas terbitnya Permendikbud nomor 14 tahun 2018 tentang PPDB. Kebijakan tersebut untuk membuat pelaksanaan PPDB transparan dan akuntabel.



(CEU)