Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kemenag Muhammad Ali Ramdhani mengungkapkan lembaga pendidikan Islam harus mampu terjangkau oleh seluruh masyarakat. Baik dari sisi geografis maupun pendanaan.
"Tidak boleh lembaga pendidikan Islam absen menjangkau masyarakat di seluruh strata," ucap Rhamdani dalam Forum Pertemuan dengan media di Bogor, Jawa Barat, Kamis, 9 November 2023.
Kemudian, terkait relevansi dan daya saing pendidikan Islam. Dhani, sapaannya, mengungkapkan masalah yang terjadi saat ini yaitu tingginya disparitas kualitas lembaga pendidikan Islam, khususnya, swasta. Ini masih menjadi pekerjaan rumah bersama.
"Kalau lembaga negeri, (disparitas) relatif aman," ucap dia.
Selanjutnya isu kualitas. Dhani mengakui beberapa lembaga pendidikan Islam, utamanya swasta, kualifikasinya masih jauh dari harapan.
Dhani menyebut beberapa upaya strategis dilakukan. Misalnya, moratorium atau pemberhentian sementara izin pendirian Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (PTKIS).
"Hasil pemetaan kita, kualitas PTKIS belum memuaskan sesuai ekspektasi," ungkapnya.
Ia membeberkan jumlah PTKIS saat ini mencapai 844. Namun, tidak ada satu pun yang mendapatkan akreditasi Unggul. Pada tingkat program studi, baru 20 yang meraih akreditasi Unggul. Padahal, total prodi yang ada mencapai 2.400.
"Akhirnya kita fokus pada peningkatan kualitas dan moratorium pendirian lembaga baru," ujarnya.
Selanjutnya yaitu perbaikan tata kelola lembaga pendidikan Islam. Ia menyebut Kemenag terus berupaya memperbaiki tata kelola lembaga pendidikan Islam melalui berbagai skema.
| Baca juga: Kemenag Bakal Beri Bimtek PPKB untuk 13 Ribu Guru Pendidikan Agama Islam |
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
