Ilustrasi. MI/Panca Syurkani
Ilustrasi. MI/Panca Syurkani

IGI Usulkan Tahun Ajaran Baru Dimulai 2021

Pendidikan Virus Korona Kebijakan pendidikan
Ilham Pratama Putra • 13 Mei 2020 09:08
Jakarta: Ikatan Guru Indonesia (IGI) mendorong pemerintah untuk menunda tahun ajaran baru. IGI mengusulkan penundaan hingga awal tahun 2021, dari jadwal semula Juni 2020.
 
"Sebaiknya pemerintah berpikir untuk menggeser tahun ajaran baru menjadi Januari 2021," kata Ketua Umum IGI, Muhammad Ramli kepada Medcom.id, Rabu, 13 Mei 2020.
 
Namun, kata Ramli, kesejahteraan guru mesti terjamin selama masa penundaan tahun ajaran baru. Pemerintah harus memastikan guru tidak kelaparan pada masa krisis virus korona (covid-19).

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Tentu saja dengan tetap memastikan guru-guru honorer memperoleh jaminan hidup minimal, begitu pun guru-guru di sekolah swasta harus mendapat jaminan terpenuhi kebutuhan dasarnya," tegasnya.
 
Baca:IGI Tak Sepakat Sekolah Dibuka Juni
 
IGI tak sepakat dengan wacana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) membuka sekolah pada Juni 2020. Guru dan siswa disebut terancam terpapar covid-19 bila kelas tatap muka dipaksakan diberlakukan dalam waktu dekat.
 
"Kita tentu kurang sepakat, jangan sampai siswa dan guru jadi korban selanjutnya. Jika tak ada kasus baru (korona) kita sepakat," terang Ramli.
 
IGI menyebut kasus korona di Indonesia saat ini masih belum bisa diprediksi. Pemerintah diminta cermat melakukan kalkuasi. Terlebih, pengambilan keputusan ini sifatnya nasional. Menurut Ramli, pemerintah sebaiknya mengefektifkan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) terlebih dahulu.
 
Kemendikbud telah menyiapkan skema terhadap rencana sekolah yang akan dibuka untuk belajar tatap muka mulai Juni 2020. Namun, tidak semua sekolah akan diizinkan menggelar pembelajaran tatap muka.
 
Direktur Pendidikan Anak Usia Dini, Kemendikbud, Muhammad Hasbi mengatakanizin dibukanya kegiatan tatap muka di sekolah ditentukan oleh kebijakan pemerintah.
 
"Untuk membuka sekolah itu tidak semua sekolah diperbolehkan, itu hanya sekolah-sekolah yang di daerahnya telah dinyatakan green zone oleh pemerintah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)," ujar Hasbi dalam Konferensi Video 'Webinar Majelis Dikdasmen PP Asyiyah', Senin, 11 Mei 2020.
 

(AGA)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif