“Sistem desentralisasi memberikan keleluasaan bagi sekolah dalam mengelola kegiatan pembelajaran, seperti menentukan metode pengajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan kondisi lokal,” kata Sharfina dalam keterangan tertulis yang diterima Medcom.id, Selasa, 24 September 2024.
Dia menuturkan dalam konteks Indonesia, desentralisasi memungkinkan sekolah-sekolah di daerah lebih fleksibel dalam merespons kebutuhan lokal yang beragam. Namun, keberhasilan desentralisasi sangat bergantung pada pengelolaan anggaran dan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan kebijakan tersebut secara efektif.
Sharfina juga menyebut Indonesia masih membutuhkan mekanisme pengawasan bersifat top-down terkait implementasi kebijakan dan penggunaan anggaran. Hal ini penting mengingat peran pusat sebagai pihak yang membuat desain kebijakan yang lebih umum dan dapat diadaptasi daerah.
“Sayangnya pelaksanaan sistem sentralisasi berpotensi kurang responsif terhadap kebutuhan spesifik daerah yang beragam. Tapi di sisi lain, pemerintah pusat juga tidak boleh lepas dari kewajiban untuk memastikan bahwa dana daerah telah disalurkan dan direalisasikan secara maksimal untuk kebutuhan pendidikan,” ujar dia.
Pelaksanaan sistem desentralisasi dalam pengelolaan kebijakan pendidikan akan sangat terbantu dengan peran Unit Pelaksana Teknis (UPT). UPT berperan penting dalam memastikan konsistensi kebijakan pendidikan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dapat diterapkan secara konsisten dan tepat sasaran di tingkat daerah.
Sharfina menyebut UPT berfungsi sebagai penghubung antara pemerintah pusat dan daerah, memastikan alokasi anggaran, implementasi kebijakan, serta evaluasi layanan pendidikan berjalan sesuai rencana. Mereka juga bertugas memantau dan mengevaluasi kualitas layanan pendidikan di daerah, sehingga ada keleluasaan dalam desentralisasi tidak mengorbankan standar kualitas yang diharapkan.
Desentralisasi penting bagi Indonesia yang beragam karena memungkinkan inovasi dan penyesuaian di tingkat lokal. Di sisi lain, sentralisasi diperlukan untuk mengawasi alokasi anggaran dan menjadi akuntabilitas.
Dengan pendekatan ini, kebijakan pendidikan dapat diterapkan secara fleksibel tanpa mengabaikan pengawasan untuk mencegah korupsi dan memastikan transformasi pendidikan berjalan optimal.
Perlunya ruang untuk penyesuaian dan inovasi merupakan salah satu hal yang didapat dari disrupsi sektor pendidikan selama pandemi covid-19. Hal ini dibutuhkan untuk mengatasi learning loss yang dampaknya berbeda di setiap daerah.
| Baca juga: Pakar Usul Kebijakan Pendidikan Perlu Direformulasi, ini Sebabnya |
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
