Anggota DPR RI Komisi X DPR RI, Verrel Bramasta, menyebut pendekatan militer terhadap siswa yang dianggap bermasalah perlu dipertimbangkan serius. Terutama, dari sisi efektivitas dan dampaknya terhadap psikologis anak.
“Saya sangat mengapresiasi upaya pemerintah daerah untuk menerapkan kedisiplinan dan juga akhlak mulia dalam pendidikan karakter. Namun, pendekatan military approach yang digunakan justru memunculkan kekhawatiran dari berbagai pihak, termasuk para orang tua,” ujar Verrel dikutip dari akun Instagramnya @bramastavrl, Rabu, 7 Mei 2025.
Verrel menyoroti perilaku menyimpang pada remaja tidak selalu berakar pada kurangnya disiplin. Menurutnya, faktor seperti dinamika keluarga, tekanan sosial, hingga masalah emosional seringkali menjadi penyebab utama.
| Baca juga: Natalius Pigai Sebut Pengiriman Anak Nakal ke Barak Militer Tidak Melanggar HAM |
Karena itu, ia menilai pendekatan fisik saja tidak cukup dan justru berisiko membentuk karakter yang keras, bukan tangguh. Verrel mengingatkan tidak ada ketentuan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU No. 20 Tahun 2003) yang mewajibkan siswa dididik melalui barak militer.
Selain itu, merujuk pada UU Perlindungan Anak (UU No. 35 Tahun 2014) yang menyatakan anak dengan perilaku menyimpang termasuk dalam kategori anak yang membutuhkan perlindungan khusus.
“Anak-anak seperti ini justru harus ditangani dengan pendekatan yang melibatkan banyak pihak, seperti lembaga sosial, konselor, pendidik, dan orang tua. Bukan malah langsung dikirim ke instansi militer,” tegas dia.
Verrel menyampaikan akan mendorong Komisi X DPR RI membahas isu ini bersama Mendikdasmen Abdul Mu'ti. Hal ini untuk memastikan pendekatan pembinaan anak diterapkan sesuai dengan prinsip perlindungan anak serta nilai-nilai pendidikan yang humanis dan berkelanjutan.
“Kita hanya ingin memastikan bahwa setiap kebijakan pendidikan berpihak pada tumbuh kembang anak, selaras dengan nilai kemanusiaan dan peraturan yang berlaku,” ujar dia. (Antariska)
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
