Ilustrasi. Foto: MI/Rommy Pujianto
Ilustrasi. Foto: MI/Rommy Pujianto

Sanksi Tak Lapor, Dana BOS Tahap Berikutnya Dibekukan

Pendidikan Anggaran Pendidikan Dana Bos
Ilham Pratama Putra • 13 Februari 2020 07:07
Jakarta: Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim menegaskan, pelaporan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bersifat wajib. Kemendikbud akan menerapkan sanksi pembekuan pencairan dana BOS tahap berikutnya, jika penggunaan tahap sebelumnya belum dilaporkan.
 
Penegasan ini disampaikan Nadiem, karena selama ini sekolah yang melaporkan pengelolaan dana BOS-nya hanya 53 persen sekolah saja. "Sekarang hukumnya wajib, buat pelaporan (dana BOS)," tegas Nadiem dalam Bincang Sore dengan Media di Gedung Kemendikbud, Jakarta, Rabu, 12 Februari 2020.
 
Plt. PAUD Dikdasmen, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Harris Iskandar menyebut, strategi untuk mencapai target tersebut adalah sekolah akan dipaksa melaporkan. Kalau tidak melaporkan tahap satu dan dua, maka dana tahap ketiga tidak akan dicairkan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Kemarin sekolah lapor BOS hanya 53 persen, kita ingin 100 persen. Jadi sekolah dipaksa harus lapor," tegas Harris.
 
Harris menyebut, pelaporan tahap satu dan dua harus terakhir diterima pada Agustus. Pemberian sanksi ini ditempuh karena selama ini pelaporan tidak ada pengaruhnya terhadap aliran dana BOS yang diterima.
 
Namun, dengan kebijakan terbaru ini, sekolah harus berpikir ulang jika tidak ingin dana BOS tahap tiganya tidak turun.
 
"Karena tidak ada implikasinya, kalau hanya imbauan seperti ini. Kalau ada konsekuensinya enggak bisa cairkan tahap ketiga," terangnya.
 

(CEU)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif