Dia merupakan satu dari 1.047 mahasiswa yang mengikuti ferienjob di Jerman. Belakangan program itu disebut Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
"Jobdesk yang diberikan di DHL Bremen ini, yang pertama itu membongkar paket dari kontainer untuk dinaikkan ke konveyor. Jadi, bongkar muat barang," ungkap Aqil dalam progam Hot Room Metro TV dikutip Kamis, 18 April 2024.
Dia mengungkapkan selama proses ferienjob, banyak sekali hal yang tidak dipenuhi oleh agen yang memberangkatkan. Salah satunya, terkait biaya pembuatan visa hingga working permit.
Mahasiswa diminta biaya sekitar 350 Euro untuk mengeluarkan working permit. Dokumen ini disebut penting untuk pembuatan Visa.
"Yang padahal setelah kami tahu working permit ini, itu gratis, enggak bayar. Nah, itu kami yang pertama itu merasa tertipu di situ," beber dia.
Kemudian, syarat pembuatan Visa dibebankan kepada mahasiswa sebesar Rp15 juta. Menurutnya, biaya pembuatan Visa lebih murah dari itu.
"Itu biaya sendiri bukan dari universitas dan kami juga merasa tertipu bahwasanya program ini katanya program magang MBKM yang ternyata program ini adalah program kerja paruh waktu di Eropa," ujar Aqil.
Selain itu, terdapat pula masalah pada gaji. Aqil mengaku gaji yang dibayarkan tidak sesuai dengan iming-iming yang dijanjikan oleh agen.
"Iming-imingnya di awal itu gaji bersih Rp20 juta sampai Rp30 juta sedangkan yang saya dapatkan di bulan Oktober, itu sudah pertengahan Oktober, saya hanya menerima gaji bersih itu Rp3 juta. Ini kan sudah jauh ya, jauh dari apa yang dijanjikan di awal," ungkap dia.
Belum lagi, kata dia, masalah tiket. Harga tiket diperbesar oleh agen yang memberangkatkan. Mahasiswa diminta uang Rp24 juta.
"Yang pada kenyataannya setelah kami tanyakan ke maskapai yang terkait, invoice dari tiket kami itu hanya Rp13,8 juta," beber dia.
| Baca juga: UNJ Bingung Ferienjob Termasuk TPPO, Mahasiswa Diklaim Tak Dieksploitasi |
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
