"Laksanakan PTM terbatas seaman mungkin, barulah kalau PPKM (Pemberlakuan Pembatan Kegiatan Masyarakat), PTM terbatas dihentikan," kata Nadiem melalui keterangan tertulis, yang dikutip Jumat, 18 Juni 2021.
Nadiem mengapresiasi para kepala daerah yang bergerak cepat mengatur sistem pembelajaran di wilayah masing-masing. Termasuk, yang berani mengizinkan PTM terbatas manakala syarat-syaratnya terpenuhi.
"Bapak dan ibu bisa dikategorikan bupati dan walikota penggerak," ungkap Nadiem.
Nadiem mengatakan, hasil survei kementeriannya mendapati mayoritas alasan sekolah belum menggelar PTM terbatas karena tak diizinkan Pemda dan Satgas Covid-19. Padahal, seluruh kriteria sudah dipenuhi.
Baca: Kasus Covid-19 Melonjak, Pemkot Bandung Hentikan Uji Coba PTM Terbatas
Ia pun kembali menegaskan bahwa semua sekolah di Indonesia yang ingin menyelenggarakan PTM terbatas, diperbolehkan. Asalkan, mengikuti protokol kesehatan dan memenuhi daftar periksa.
"Perlu dilatih dari sekarang agar Angka Partisipasi Kasar (APK) Bapak/Ibu semuanya tidak terpukul, dapat memitigasi stres pada anak, kekerasan domestik, pernikahan dini. Semuanya akan meledak kalau tidak ada tindakan secepat mungkin," ujar Nadiem.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian mengatakan, Pemda menjadi kunci kesuksesan pelaksanaan PTM terbatas. Makanya, Pemda harus memastikan sekolah memehuhi daftar periksa dan mengawasi.
"DPR ingin mendorong orang tua murid, maka kita sebagai kakak-kakak dari adik-adik di sekolah, harus aktif memantau perkembangan dan kasih masukan ke Mas Nadiem," kata Hetifah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
