Ketua Komnas Perlindungan Anak, Aries Merdeka Sirait dalam pertemuan bersama Komisi X DPR. Foto: Medcom.id/Muhammad Syahrul Ramadhan
Ketua Komnas Perlindungan Anak, Aries Merdeka Sirait dalam pertemuan bersama Komisi X DPR. Foto: Medcom.id/Muhammad Syahrul Ramadhan

Orang Tua Minta Komisi X Batalkan PPDB DKI Zonasi

Pendidikan PPDB 2020 PPDB DKI Jakarta
Muhammad Syahrul Ramadhan • 30 Juni 2020 14:07
Jakarta: Relawan Pendidikan perwakilan dari orang tua siswa DKI Jakarta meminta tolong ke Komisi X DPR untuk mendesak Mendikbud, Nadiem Makarim membatalkan hasil Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jalur Zonasi. Hal ini tak lepas dari ketidaksesuaian Petunjuk Teknis (Juknis) dengan Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019, yakni menggunakan kriteria usia.
 
"Kami memohon hari ini Mas menteri harus mengumumkan batal. Kami memohon komisi X sudah mengatakan batal," tegas Ketua Komnas Perlindungan Anak, Aries Merdeka Sirait dalam pertemuan bersama Komisi X DPR, Selasa, 30 Juni 2020.
 
Menurut Aries, jika tidak dibatalkan sekarang juga akan ada 50 ribu siswa di jenjang SMP yang berpotensi tidak bisa melanjutkan sekolah.Untuk itu kata dia PPDB zonasi ini dibatalkan dan juknisnya disesuaikan dengan Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Baca juga:KPAI Desak DKI Buka PPDB Jalur Zonasi Tahap Kedua
 
Baik itu untuk kriteria maupun kuota."Minimal 50 persen di kasih 40 persen. Yang diutamakan sistem zonasi dengan jarak itu prioritas, nanti jaring pengaman baru batas usia," terangnya.
 
Lebih lanjut ia mengungkapkan, bahwa niat Dinas Pendidikan DKI agar semua anak di DKI dari kelompok ekonomi lemah dan kaya bisa sekolah di sekolah dengan kriteria itu kurang tepat. Pasalnya dengan usia justru itu menimbulkan gap.
 
"Ini membenturkan miskin dengan kaya tidak boleh, seolah-olah memberi kesempatan untuk yang miskin, dengan sistem ini juga sama," terangnya.
 
Selain itu, ia pun berharap semua siswa dapat masuk sekolah negeri dengan sistem dua sesi. Ini menurutnya salah satu opsi agar semua bisa sekolah di tengah pandemi virus korona.
 
"Dibagi jamnya, tidak tawar menawar kuota. Bicara wajib belajar tidak bicara kuota apalagi sistem darurat," ujarnya.
 

(CEU)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif