Ilustrasi pasukan khusus antiteror TNI. Foto: Antara/Reno Esnir
Ilustrasi pasukan khusus antiteror TNI. Foto: Antara/Reno Esnir

Rektor Unhan: Pelibatan TNI Libas Teroris Sudah Umum di Negara Maju

Pendidikan terorisme tni
Antara • 22 September 2020 21:01
Jakarta: Rektor Universitas Pertahanan (Unhan) Laksamana Madya (Laksdya) TNI Amarulla Octavian menyatakan pelibatan TNI dalam penanganan tindak pidana terorisme bukan hal yang tabu. Sejumlah negara maju bahkan sudah lama mempraktikkannya.
 
Untuk konteks Indonesia, pelibatan TNI dalam memberantas terorisme pun, menurutnya tak menyimpang. Hal itu merupakan bagian dari operasi militer selain perang (OMSP) yang telah diatur di dalam undang-undang.
 
"Sudah sesuai dengan UU No 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Terorisme. Diatur di Pasal 43I ayat 1," kata Octavian saat menjadi pembicara dalam Webinar Seri Keempat bertajuk "Operasi Militer Selain Perang (OMSP) TNI: Kontra Terorisme dalam Perspektif Keamanan Nasional", di Jakarta, Selasa, 22 September 2020.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Dia menekankan perang melawan tindak pidana terorisme berkaitan dengan aksi militer dalam konteks penegakan hukum maupun kedaulatan. Perang melawan terorisme, lanjut dia, tidak lagi mengandalkan aktor-aktor penyelenggara keamanan nasional semata.
 
"Sudah saatnya melibatkan banyak lembaga negara dan semua institusi pemerintah. Termasuk juga melibatkan semua negara dan organisasi internasional dunia," tutur Octavian.

Pasal 43I UU No 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Terorisme
 
Peran Tentara Nasional Indonesia:
(1) Tugas Tentara Nasional Indonesia dalam mengatasi aksi Terorisme merupakan bagian dari operasi militer selain perang.
(2) Dalam mengatasi aksi Terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Tentara Nasional Indonesia.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan mengatasi aksi Terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.

Dalam perspektif TNI, aksi teror adalah salah satu bentuk OMSP dalam menghadapi peperangan asimetris dengan empat kriteria. Pertama, yaitu korban atau sasaran teror adalah pejabat negara serta institusi sipil dan militer yang menjadi simbol negara.
 
Kedua, senjata yang digunakan adalah senjata pemusnah massal, nuklir, gas beracun, bakteri atau virus. Ketiga, terjadi di laut dan udara yang menjadi kedaulatan atau hak berdaulat Indonesia. Dan keempat, terjadi di kapal atau pesawat registrasi internasional berbendera Indonesia atau negara lain.
 
"Jika suatu aksi teror terindikasi memenuhi salah satu atau lebih dari keempat kriteria tersebut, maka TNI sah demi hukum untuk bertindak mengatasinya," ucap dia.

 
Read All



FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif