Rapat Konsinyering dan Evaluasi Program Sarana Prasarana Madrasah. DOK Kemenag
Rapat Konsinyering dan Evaluasi Program Sarana Prasarana Madrasah. DOK Kemenag

Kemenag Segera Verifikasi Madrasah Swasta Penerima Bantuan Sarana Prasarana

Renatha Swasty • 14 Oktober 2024 13:46
Jakarta: Kementerian Agama (Kemenag) segera merealisasikan program pemberian bantuan sarana prasarana madrasah, negeri maupun swasta, yang rusak. Kemenag bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mulai melakukan verifikasi lapangan terkait objek penerima bantuan.
 
Hal itu dibahas bersama dalam Konsinyering dan Evaluasi Program Sarana Prasarana Madrasah di Tangerang pada 9-11 Oktober 2024. Pembahasan dilakukan oleh Direktorat Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah, Biro Perencanaan Setjen Kemenag dan pihak Kementerian PUPR.
 
“Kami mengapresiasi dukungan Kementerian PUPR, khususnya untuk madrasah swasta yang masih sangat memerlukan bantuan. Langkah ini menjadi bagian penting dalam memastikan peningkatan mutu sarana prasarana madrasah,” kata Direktur Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah, Muchamad Sisik Sisdiyanto, dikutip dari laman kemenag.go.id, Senin, 14 Oktober 2024.

Pada tahap awal, sebanyak 201 madrasah negeri dan swasta dilakukan proses monitoring melalui Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) yang mulai bergulir pada 2025. Renacananya, ada anggaran Rp3 triliun dari Kementerian PUPR yang disiapkan untuk penguatan sarana prasarana madrasah.
 
“Monitoring akan dilakukan dalam beberapa tahap. Kami berharap mutu sarana dan prasarana madrasah dapat ditingkatkan sesuai timeline yang telah disepakati,” ujar dia.
 
Kepala Subdirektorat Sarana Prasarana Direktorat KSKK Madrasah, Arif Rahman, menyebut pihaknya telah menyiapkan langkah-langkah untuk mendukung program ini. Termasuk data kerusakan madrasah dan tim yang akan diterjunkan untuk menilai kondisi madrasah.
 
“Beberapa pihak di Direktorat KSKK Madrasah telah memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) yang dikeluarkan oleh Kementerian PUPR untuk menilai tingkat kerusakan dan kelayakan,” ujar Arif.
 
Perwakilan dari Biro Perencanaan Kemenag, Ida Noor Qosim, menegaskan pentingnya pelaksanaan monitoring tahap awal ini. “Banyak madrasah di pelosok yang lahir dari semangat masyarakat. Kehadiran madrasah-madrasah ini perlu dimaknai sebagai berkah karena turut mencerdaskan bangsa,” tutur dia.
 
Kepala Subdirektorat pada Direktorat Prasarana Strategis PUPR, Usman, mengungkapkan monitoring Tahap 1 ini akan menjadi dasar bagi pelaksanaan konstruksi sekaligus pemetaan anggaran yang dibutuhkan untuk revitalisasi madrasah. “Monitoring ini adalah langkah awal penting, yang akan menentukan besaran anggaran dan kebutuhan revitalisasi madrasah,” tegas Usman.
 
Baca juga: Anggaran GTK Madrasah 2025 Capai Rp7,25 Triliun, Mayoritas untuk Tunjangan Guru

 
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(REN)




TERKAIT

BERITA LAINNYA

social
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan