"Tujuannya adalah dalam rangka meluruskan pembelajaran pendidikan agama di pondok pesanten yang eks-eks Jamaah Islamiyah yang selama ini dianggap melenceng dari semangat NKRI," kata Basnang dikutip dari laman kemenag.go.id, Kamis, 29 Agustus 2024.
Hal itu dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) Evaluasi Kurikulum Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP) Jemaah Islamiyah. FGD diikuti perwakilan eks Jamaah Islamiyah, Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri, sejumlah akademisi, jajaran Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (PD POntren), widyaiswara, dan utusan dari Direktorat Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah.
Kemenag menghadirkan narasumber Staf Khusus Menteri Agama Nuruzzaman dan fasilitator yakni koordinator Jaringan Gusdurian Alissa Wahid.
"Dengan penyusunan kurikulum nanti ini, kita akan menyampaikan poin-poin penting apa yang kira-kira sebaiknya diajarkan oleh para pengasuh pesantren bagi santri-santri kita," kata dia.
Basnang berharap FGD dapat merumuskan kurikulum yang baik untuk diajarkan di setiap pesantren yang terafiliasi JI. Kurikulum yang diajarkan itu senafas dengan kurikulum yang selama ini diajarkan di pondok-pondok pesantren milik Nahdlatul Ulama atau Muhammadiyah atau ormas lainnya.
Dia mengungkapkan pengasuh pesantren eks Jamaah Islamiyah juga menjadi fokus perhatian Kementerian Agama. Sebab, kurikulum yang dirumuskan juga harus dipastikan dapat diimplementasikan secara optimal.
"Makanya ini nanti kita akan cek semuanya, siapa pengasuhnya, latar belakang pendidikannya apa, kalau pernah berlatar belakang kelompok-kelompok kanan bisa kita gembleng kembali supaya kembali ke wadah NKRI," ujar dia.
Kemenag saat ini belum mengetahui secara persis jumlah data pesantren yang terafiliasi JI. Data tersebut masih dihimpun dan dihitung.
Basnang memperkirakan jumlahnya ada puluhan. Apabila ada pesantren yang belum berizin, akan diproses agar bisa mendapatkan izin resmi.
"Setelah kemudian kira-kira pesantren itu kami ada dapatkan datanya, maka selanjutnya kami akan menglist mengecek di data Kementerian Agama. Yang belum berizin nanti tentu kami akan mengkoordinasikan dengan Kementerian Agama (tingkat) kabupaten kota dan provinsi," ujar dia.
| Baca juga: Kemenag Godok Program Renovasi Madrasah Negeri dan Swasta, Program Prioritas Prabowo |
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
