“Ini saatnya untuk kita bergerak bersama mewujudkan visi Presiden (Joko Widodo). Salah satunya melalui Program Merdeka Belajar,” kata Nadiem dalam keterangan tertulis, Rabu, 9 Maret 2022.
Nadiem bertemu pimpinan daerah se-Kalimantan Utara yang dipimpin Gubernur Kalimantan Utara, Zainal Arifin Paliwang. Dalam pertemuan, Nadiem juga menerima masukan dari pemangku kepentingan di salah satu provinsi termuda di Indonesia itu.
Beberapa kebijakan yang disampaikan Nadiem terkait penghapusan Ujian Nasional diganti dengan Asesmen Nasional. Kemudian, pengangkatan guru honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Program Guru Penggerak, Program Sekolah Penggerak, dan Kurikulum Merdeka.
Terkait Kurikulum Merdeka, Nadiem menjelaskan satuan pendidikan diberikan kebebasan menentukan tiga kurikulum yang akan dipilih. Yakni Kurikulum 2013 penuh, Kurikulum Darurat, yaitu Kurikulum 2013 yang disederhanakan, dan Kurikulum Merdeka.
“Kurikulum Merdeka ini lebih fleksibel. Ada kearifan lokalnya, bisa berkolaborasi dengan vokasi dan konservasi. Bahkan kelebihan dari sumber daya alam yang ada di Kalimantan Utara ini juga bisa dijadikan topik yang menarik dalam menerapkan kurikulum di sekolah,” kata Nadiem.
Nadiem menyebut penyederhanaan Kurikulum Darurat efektif memitigasi ketertinggalan pembelajaran (learning loss). “Sekolah-sekolah yang pindah ke kurikulum darurat, kemudian Sekolah Penggerak yang kini menerapkan Kurikulum Merdeka, learning loss-nya ada yang berkurang hingga 50 persen,” ujar Nadiem.
Sementara itu, terkait pengangkatan guru honorer menjadi Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (ASN PPPK) merupakan upaya pemerintah menyejahterakan guru-guru honorer dalam skala besar dan belum pernah terjadi sebelumnya. Nadiem menyebut program ASN PPPK ini salah satu program terpenting pemerintah untuk menyejahterakan guru honorer.
Nadiem mendorong kepala daerah menyukseskan program ini dengan menyampaikan formasi guru semaksimal mungkin. “Jadi, mohon Bapak/Ibu kepala daerah dengan pagu yang sudah diberikan oleh Kementerian Keuangan, dalam DAU (Dana Alokasi Umum) itu ada pagu, ada anggaran untuk bayar guru honorer menjadi PPPK,” kata Nadiem.
Gubernur Zainal mengapresiasi terobosan-terobosan kebijakan yang dikeluarkan Kemendikbudristek. Zainal mengatakan pimpinan daerah di Kalimantan Utara beserta jajaran akan mengimplementasikan kebijakan Merdeka Belajar.
“Untuk mendukung visi Presiden, kami bersama seluruh Kepala Dinas Pendidikan di Kalimantan Utara akan melaksanakan apa yang telah disampaikan Mendikbudristek. Karena kami yakin dengan Merdeka Belajar pendidikan di Kaltara akan menjadi jauh lebih baik lagi,” kata Zainal.
Wali Kota Tarakan Khairul juga mengapresiasi program Merdeka Belajar. Dia menyebut terobosan Kemendikbudristek melalui Program Merdeka Belajar ialah program yang ditunggu-tunggu masyarakat Kalimantan Utara.
“Kebijakan inilah yang kami tunggu. Guru honorer di Kota Tarakan saat ini ada yang sudah merasa tenang karena sudah diangkat menjadi ASN PPPK. Di sekolah pun, melalui Kurikulum Merdeka guru tidak lagi ada paksaan dalam menerapkan kurikulum, guru diberikan kebebasan untuk mengeksplor semua yang ada untuk disampaikan kepada muridnya,” tutur Khairul.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau Fureng Elisa Mou berkomitmen mendorong sekolah dan guru menjadi sekolah penggerak dan guru penggerak. Dia menyebut cara mengajar guru penggerak sudah berubah menjadi lebih menyenangkan bagi siswa.
"Untuk itu, kami tentu akan dorong untuk guru-guru di Kabupaten Malinau untuk menjadi Guru Penggerak,” tutur dia.
Guru terdaftar sebagai calon guru penggerak di Kalimantan Utara mencapai 57 orang. Di Kota Tarakan, total calon guru penggerak 41 orang. Sementara itu, jumlah sekolah penggerak di Kalimantan Utara 13 sekolah.
Baca: Nadiem: Pendidikan Karakter Jadi Prioritas Merdeka Belajar
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
