“Pemerintah perlu mengkaji ulang pelaksanaan PTM 100 persen yang sudah mulai diberlakukan, seperti di DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten, terutama dengan merebaknya varian Omicron dan juga beragamnya capaian vaksinasi di berbagai daerah. Evaluasi serupa juga dapat dilakukan di daerah lain,” kata peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Latasha Safira dalam keterangan tertulis, Kamis, 3 Februari 2022.
Latasha menjelaskan skema pembelajaran tatap muka-daring (hybrid learning) merupakan opsi yang perlu dipertimbangkan bagi sistem pendidikan nasional. Hal itu tidak hanya sebagai batu loncatan untuk mempersiapkan sistem pendidikan Indonesia yang lebih resilien dan tahan bencana, tetapi juga untuk mengakomodir keragaman situasi dan kondisi lanskap pendidikan di Tanah Air.
"Selama pandemi masih ada, kami rasa sulit menciptakan kondisi ideal PTM 100 persen. Untuk itu pelaksanaan hybrid learning bisa jadi opsi untuk pemerintah belajar dari berbagai evaluasi pembelajaran jarak jauh yang sudah dilakukan,” papar dia.
Latasha menuturkan meskipun tidak ada regulasi resmi tentang hybrid learning terutama di jenjang pendidikan wajib, pemerintah sebenarnya sudah mengambil langkah awal yang mendukung implementasinya. Misalnya dengan pemberlakuan PTM.
Selain itu, Perpres Nomor 37/2018 yang memasukkan kembali TIK dalam kurikulum nasional jenjang SMP. Uji coba kurikulum prototipe 2022 juga memberikan kesempatan lebih banyak kepada guru dan siswa mengembangkan kompetensi teknologi.
“Hybrid learning diharapkan dapat meningkatkan pengalaman pendidikan secara keseluruhan bagi siswa, guru, dan bahkan orang tua. Tetapi kita harus memperhatikan dengan cermat bagaimana mendukung integrasinya ke dalam sistem pendidikan nasional,” ujar dia.
Latasha mengatakan guru dan orang tua juga perlu diprioritaskan dalam transisi ini. Hal itu agar dapat memahami dan mampu mengembangkan kompetensi TIK. Sebab, pada gilirannya, merekalah yang mendukung, membimbing, dan memimpin pembelajaran digital dan literasi siswa.
Namun, kata dia, tetap penting tidak melupakan keterbatasan struktural pembelajaran jarak jauh. Penetrasi hybrid learning akan terkonsentrasi sebagian besar di Jawa, mencerminkan tidak meratanya lanskap digital di Indonesia.
Sebab, mayoritas penduduk masih belum memiliki akses internet yang terjangkau dan memadai untuk mendukung pembelajaran daring. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menginstruksikan jajaran mengevaluasi pelaksanaan PTM di DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten menyusul kenaikan kasus positif covid-19 di tiga provinsi itu.
Baca: P2G: Kepala Daerah Jangan Ngeyel Paksakan PTM 100%
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
