Mendikdasmen Abdul Mu'ti menegaskan revitalisasi sekolah merupakan bagian dari upaya pemerintah menyediakan sarana dan prasarana pembelajaran yang lebih layak serta relevan dengan perkembangan zaman.
“Revitalisasi dan digitalisasi merupakan dua prioritas utama Presiden (Prabowo Subianto) untuk memastikan layanan pendidikan bermutu untuk semua,” kata Mu'ti dalam Rapat Koordinasi Kepala Daerah tentang Revitalisasi Satuan Pendidikan dan Digitalisasi Pembelajaran Tahun Anggaran 2026 di ICE BSD, Tangerang Selatan, Kamis, 13 November 2025.
Selain revitalisasi sekolah, Mu’ti mengatakan program digitalisasi pendidikan akan diperluas. Tahun ini, sebanyak 288.000 satuan pendidikan menjadi sasaran, dengan lebih dari 154.000 unit perangkat telah dikirim dan 50.000 di antaranya sudah digunakan di sekolah.
Program digitalisasi mencakup empat komponen utama, yakni penyediaan panel interaktif (interactive flat panel), pengadaan laptop, pelatihan guru, dan pengembangan bahan ajar digital.
“Ini satu kesatuan agar perangkat yang disediakan benar-benar dapat digunakan secara optimal untuk meningkatkan kualitas pembelajaran,” kata Mu’ti.
Mulai 2026, setiap sekolah juga akan menerima peningkatan fasilitas digital. Hal ini sesuai arahan Presiden RI Prabowo Subianto.
“Kalau sekarang kita kirimkan satu IFP untuk satu sekolah, maka tahun depan akan dikirimkan tiga IFP untuk masing-masing satuan pendidikan,” ujar dia.
Meski menghadapi keterbatasan anggaran, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tetap menekankan pentingnya efisiensi, pengawasan, dan transparansi. Mu’ti meminta agar setiap daerah benar-benar memprioritaskan sekolah yang kondisinya sangat tidak layak untuk mendapatkan bantuan revitalisasi.
“Kami mohon dukungan untuk pengawasan dan pelaksanaannya, sehingga dana yang dihimpun dari masyarakat dan APBN digunakan dengan sebaik-baiknya. Tidak ada kebocoran, tidak ada penyalahgunaan,” kata Mu’ti.
Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen Suharti mengungkapkan keterbatasan anggaran menjadi tantangan utama dalam program revitalisasi satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Ia menekankan pentingnya penetapan prioritas dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah agar pembangunan sarana pendidikan berjalan efektif dan merata.
Menurutnya, usulan revitalisasi sekolah dari daerah sangat banyak. “Kalau dirupiahkan, lebih dari Rp500 triliun dibutuhkan untuk revitalisasi. Tetapi, anggaran tidak sebanyak itu,” ujar Suharti.
Tingginya permintaan dari pemerintah daerah untuk bantuan pembangunan unit sekolah baru dan renovasi fasilitas pendidikan menunjukkan masih luasnya kebutuhan infrastruktur pendidikan. Namun, dengan keterbatasan dana, Kemendikdasmen harus menetapkan kriteria prioritas agar bantuan diarahkan kepada sekolah-sekolah yang paling membutuhkan.
Sejak awal 2025, kementerian hampir setiap hari menerima surat, telepon, dan pesan dari DPRD maupun kepala daerah yang ingin mengetahui mekanisme agar bisa mendapat bantuan pusat. “Banyak yang khawatir kalau tidak bertemu langsung dengan pemerintah pusat takut tidak mendapat bantuan. Padahal proses seleksi dilakukan secara akuntabel,” kata dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id