Indra Charismiadji dari Center of Education Regulation and Development Analysis (Cerdas). Foto: Medcom.id/Citra Larasati
Indra Charismiadji dari Center of Education Regulation and Development Analysis (Cerdas). Foto: Medcom.id/Citra Larasati

99 Persen Kabupaten/Kota Belum Patuh Amanat UUD 1945

Pendidikan sekolah ambruk Anggaran Pendidikan
Citra Larasati • 10 November 2019 16:30
Jakarta: Musibah ambruknya atap Sekolah Dasar Negeri (SDN) Gentong, Kota Pasuruan Jawa Timur, seolah membuka seluruh kotak Pandora pengelolaan pendidikan nasional. Sebanyak 99 persen kabupaten/kota tercatat belum memenuhi amanat Undang-undang Dasar 1945.
 
"Kejadian ini membuka semua kotak Pandora, selama ini kita punya kondisi pengelolaan pendidikan yang dikelola oleh orang-orang yang komitmennya rendah," kata Indra Charismiadji dari Center of Education Regulation and Development Analysis (Cerdas) di Jakarta, Minggu, 10 November 2019.
 
Berdasarkan data Neraca Pendidikan Daerah (NPD) tahun 2018 terlihat, bahwa 99 persen kabupaten/kota melanggar UUD. Sebab dalam UUD 1945 secara tegas diamanatkan untuk mengalokasikan anggaran sebesar 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pendidikan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Itu baru soal anggaran, belum serapannya. Kita juga lihat di DKI Jakarta, program pendidikannya juga rendah, misalkan dari kasus 'Lem Aibon' itu. Level DKI saja tidak punya konsep," tegas Indra.
 
Padahal UUD 1945 pasal 31 ayat 4 berbunyi: Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen (20%) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
 
Sedangkan UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) pasal 49 ayat 1 berbunyi: Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20 persen dari APBD.
 
Berdasarkan Neraca Pendidikan Daerah (NPD) 2018, jika dilihat anggaran pendidikan yang murni 20 persen dari APBD di luar DAK ataupun transfer daerah hanya dipenuhi oleh beberapa daerah. Di antaranya Kabupaten Ogan Komering Ilir (23.79%), Provinsi Sumatera Barat (21.70%), Kabupaten Pemalang (21.11%) Kabupaten Bogor (21.00%), Kabupaten Kutai Kartanegara (20.29%) Kabupaten Bangli (20.20%) dan Kabupaten Bandung (20.05%).
 
Padahal data yang dapat digunakan untuk rujukan pengelolaan pendidikan juga dapat dengan mudah diakses. "Datanya ada di Data pokok pendidikan (dapodik). Ada berapa sekolah yang rusak misalnya," kata Indra.
 
Indra menilai, selama ini antara pusat dengan daerah belum memiliki visi yang sama soal pembangunan SDM dan pendidikan. Bukan rahasia pula jika mengurus pendidikan dinilai sebagai program yang malas diseriusi, karena programnya tidak memiliki dampak instan yang bisa langsung dirasakan layaknya pembangunan infrastruktur.
 
"Ini kenapa para politikus tidak suka mengurusi pendidikan. Kalau kita yang lulus SD saja sudah bisa lewat satu periode, kalau SD sampai SMA sudah lewat dua periode. Mana ada politisi yang suka. Itu yang selama ini terjadi," terangnya.
 
Itulah juga menurut Indra, yang menyebabkan selama ini anggaran pendidikan di daerah masih kecil. " Sebab mereka berpikir 'Apa gunanya buat saya, tidak bikin saya terpilih lagi'," ujarnya.
 
Kondisi ini juga dipicu karena tidak adanya cetak biru (blue print) pendidikan nasional. Sehingga urusan pengelolaan pendidikan selama ini tidak memiliki acuan dan patokan pengawasan.
 
"Kalau punya blue print itu kan enak. Kalau punya blue print itu gampang, bisa ketahuan kalau ada sekian puluh sekolah rusak berat di kabupaten ini atau kota ini. Kita pantau terus, ada enggak perbaikan. Kalau ada datanya sekolah rusak bertahun-tahun tapi enggak ada perbaikan, pasti ambruk. Simple," tegas Indra.
 
Neraca Pendidikan sendiri merupakan platform informasi potret kinerja pendidikan di daerah. Platform ini digagas oleh Anies Baswedan yang saat itu menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud).
 
Sebelumnya, atap ruang kelas di SDN Gentong Pasuruan, Jawa Timur, ambruk, pada Selasa, 5 November 2019, sekitar pukul 08.15 WIB. Musibah ini menyebabkan dua orang tewas dan 14 lainnya luka parah.
 

(CEU)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif