Ilustrasi demo pelajar.  Foto:  MI/Panca Syurkani
Ilustrasi demo pelajar. Foto: MI/Panca Syurkani

Nadiem Minta Pemda Tak Paksakan Siswa Sekolah di Tengah Banjir

Pendidikan banjir jakarta
Intan Yunelia • 05 Januari 2020 14:32
Jakarta: Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Anwar Makarim meminta pemerintah daerah (Pemda) untuk memprioritaskan kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan dalam situasi darurat bencana. Pemda diminta tak memaksakan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di sekolah tetap berjalan di tengah kondisi bencana.
 
Nadiem mengatakan, meski diliburkan para siswa tetap tak bisa lepas dari kegiatan belajar. Para guru bisa memberikan tugas kepada para siswa sesuai dengan kondisi di lapangan.
 
"Selama sekolah diliburkan, guru dapat memberikan tugas-tugas kepada murid sesuai dengan kondisi di lapangan," kata Nadiem dalam siaran pers, Sabtu, 4 Januari 2020.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana dengan jelas mengatur peran dan fungsi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan satuan pendidikan atau sekolah.
 
Mantan CEO Gojek ini menjelaskan, pada situasi darurat bencana, Pemda bertugas mengaktifkan pos pendidikan sebagai sekretariat penanganan darurat bidang pendidikan di daerah. Selain itu juga melakukan kajian dampak bencana pada satuan pendidikan dan kebutuhan penanganan darurat.
 
Kemudianmengoordinasikan bantuan di sektor pendidikan dari lembaga pemerintah dan nonpemerintah yang mengacu pada pemenuhan kebutuhan minimum hak pendidikan anak di daerah bencana.
 
Tak hanya itu, Pemda juga bertugas menetapkan kebijakan layanan pendidikan pada situasi darurat bencana sesuai kewenangannya. Serta memfasilitasi proses pembelajaran di satuan pendidikan darurat yang aman, inklusif, dan ramah anak.
 
Nadiem melanjutkan, Pemda harus mengkaji kelaikan bangunan satuan pendidikan di wilayah terdampak bencana, memberikan dukungan psikososial dalam kegiatan pembelajaran dalam situasi darurat bencana.
 
Disokong oleh pemerintah pusat sebagai koordinator bantuan di sektor pendidikan dari lembaga pemerintah dan nonpemerintah yang mengacu pada pemenuhan kebutuhan minimum hak pendidikan anak di daerah bencana. Yakni dengan memperhatikan ketersediaan dan keterjangkauan fasilitas pendidikan dan fasilitas pendukungnya, proses pendidikan ramah anak, inklusif, dan kebutuhan pendidik, serta tenaga kependidikan.
 
Sementara itu, dalam rangka pelibatan publik, Seknas atau Sekretariat Bersama (Sekber) SPAB (Satuan Pendidikan Aman Bencana) dapat menggalang dukungan masyarakat. "Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Permendikbud 33 Tahun 2019 dapat berupa fasilitasi program, fasilitasi pendanaan, fasilitasi rehabilitasi dan rekonstruksi, dukungan tenaga ahli, dan/atau fasilitasi sarana dan prasarana pendidikan darurat," tuturnya.
 
Sementara itu, Kemendikbud melalui Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah III DKI Jakarta mengimbau agar perguruan tinggi juga dapat berpartisipasi aktif dalam upaya membantu penanganan banjir sebagai bagian dari pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi. Prioritas bantuan yang diberikan berkaitan dengan keselamatan masyarakat dan obyek-obyek vital terdekat.
 
Lembaga Layanan Dikti Wilayah III tidak melakukan pungutan apapun terkait imbauan ini. Segala aktivitas partisipasi dukungan perguruan tinggi di bawah pembinaan LLDIKTI III dapat dilaporkan melalui bit.ly/lldikti3.
 

(CEU)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif