Setidaknya ada empat kementerian yang akan terlibat guna membahas permintaan Istana tersebut, yakni Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) dan juga Kementerian Agama (Kemenag).
“Nanti kami memang harus bicara lintas kementerian. Ini kan paling tidak melibatkan 4 kementerian ya. Kami di Kementerian Pendidikan Dasar Menengah, kemudian KomDigi, kemudian Kementerian PPPA, dan juga Kementerian Agama. Paling tidak nanti kami harus duduk bersama membicarakan masalah ini,” kata Mendikdasmen Abdul Mu'ti usai membuka International Conference on Cross-Cultural Religious Literacy (ICCCRL) atau Konferensi Internasional Literasi Keagamaan Lintas Budaya di Jakarta, dikutip dari Antara, Selasa, 11 November 2025.
Empat kementerian ini, kata Mu'ti, perlu dilibatkan, karena kewenangan mengatur media, termasuk pembatasan isi konten gim daring bukanlah ranah kewenangan Kemendikdasmen. Kemendikdasmen hanya dapat menyampaikan usulan terkait perlunya pembatasan akses terhadap konten gim daring yang bersifat negatif di kalangan anak-anak.
Beberapa waktu sebelumnya pihaknya juga sudah lebih dulu mengusulkan perlunya pembatasan akses terhadap gim daring, meskipun media tersebut memang membawa manfaat dalam proses pembelajaran peserta didik.
Menurut Mu'ti, akses peserta didik terhadap gim daring, khususnya yang memuat konten kekerasan dan ujaran kebencian, perlu dibatasi melalui regulasi mengingat sulit mengawasi anak-anak ketika mereka tengah memainkannya di dalam ruang privat, seperti kamar tidur.
Dampak buruk gim daring
Sementara berbagai konten negatif dalam gim daring tersebut, lanjutnya, memengaruhi anak-anak untuk melakukan tindakan kekerasan ketika mereka mengalami masalah tertentu, sebagaimana yang dicontohkan dalam gim tersebut.“Kami sudah menyampaikan dari awal bahwa gim daring itu ada manfaatnya, ya itu adalah diskusi akademik yang sangat panjang. Gim sebagai media pendidikan, ya. Tetapi, gim yang tidak diawasi itu menjadi masalah tersendiri. Dan problemnya sekarang adalah, ya siapa yang bisa mengawasi ketika anak bermain gim? Apalagi ketika main gimnya dengan HP di kamar misalnya. Itu kan tidak ada yang bisa mengontrol,” kata Mendikdasmen Abdul Mu'ti.
Oleh karena itu pihaknya menyambut baik permintaan dari Istana tersebut.
"Inilah yang nanti perlu kami lakukan bersama-sama dan kami mencoba memperbaiki ini supaya pendekatannya tidak terlalu struktural, tapi lebih partisipatif dan komprehensif," ujar Mendikdasmen.
Sebelumnya pada Minggu (9/11) Presiden Prabowo Subianto mempertimbangkan adanya pembatasan terhadap permainan daring menyusul insiden ledakan yang terjadi di SMA Negeri 72 Jakarta.
"Beliau tadi menyampaikan bahwa, kita juga masih harus berpikir untuk membatasi dan mencoba bagaimana mencari jalan keluar terhadap pengaruh pengaruh dari game online," kata Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi.
| Baca juga: Ledakan SMAN 72 Jakarta, Kapolri Benarkan Pelaku Diduga Siswa |
Prasetyo menyebut Presiden Prabowo tengah memikirkan langkah-langkah untuk membatasi serta mencari solusi terhadap pengaruh negatif dari sejumlah permainan daring yang dinilai berpotensi berdampak buruk terhadap generasi muda.
"Karena, tidak menutup kemungkinan game online ini ada beberapa yang di situ, ada hal-hal yang kurang baik, yang mungkin itu bisa mempengaruhi generasi kita ke depan," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
