Fisipol UGM Kecam Orkestrasi Manipulasi Konstitusi

Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada (Fisipol UGM) turut menyuarakan sikapnya terhadap polemik Revisi Undang-Undang Pilkada oleh DPR. Revisi UU Pilkada dilakukan untuk menganulir putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
 
Fisipol UGM menilai situasi demokrasi di Indonesia kian lenyap. Hal itu tampak dari situasi politik yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir.
 
"Termasuk yang terkini perlawanan balik kekuatan mayoritas DPR terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi terkait pemilihan kepala daerah," dalam pernyataan resmi yang diunggah di akun Instagram @fisipolugm dikutip Kamis, 22 Agustus 2024.

Fisipol UGM mengecam semua bentuk orkestrasi dan manipulasi konstitusional terhadap prosedur demokrasi. Fisipol UGM juga menuntut prosedur pilkada yang bermartabat dan adil.
 
Berikut pernyatan sikap Fisipol UGM:

1. Mengecam semua bentuk orkestrasi dan manipulasi konstitusional terhadap prosedur demokrasi, yang sudah dan sedang berlangsung, yang telah menjadi jalan untuk melanggengkan kekuasaan dan tirani mayoritas
2. Menolak berbagai bentuk legalisme otokratik sebagai cara untuk melegitimasi praktik-praktik berkuasa yang merendahkan nilai-nilai demokrasi dan kedaulatan rakyat
3. Menuntut prosedur pilkada yang bermartabat dan fair, sebagai pilar pokok demokratisasi
4. Mendorong KPU untuk berpegang pada keputusan Mahkamah Konstitusi, sebagai satu-satunya peluang konstitusional untuk menjaga demokrasi di negeri ini
5. Mendorong kekuatan masyarakat sipil sebagai aktor demokrasi yang tersisa untuk berkonsolidasi dan terus aktif menyelamatkan demokrasi Indonesia dari kepunahan.

Baca juga: Tak Kuorum, Sidang Paripurna Pengesahan RUU Pilkada Ditunda

 
Cek Berita dan Artikel yang lain di

Google News

Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id