Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto. Branda Antara
Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto. Branda Antara

Menhan Dorong Perguruan Tinggi Indonesia Masuk Revolusi STEM

Antara • 03 Juli 2022 10:03
Badung: Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto mendorong perguruan tinggi negeri maupun swasta di Indonesia masuk dalam revolusi Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM). Hal ini untuk menghasilkan sarjana berkualitas di bidang tersebut.
 
"Tiap tahun China menghasilkan sarjana STEM sebanyak 1,3 juta orang, sedangkan Amerika Serikat menghasilkan sebanyak 300 ribu orang," kata Prabowo di hadapan Pengurus Pusat Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Seluruh Indonesia (Aptisi), rektor perguruan tinggi swasta (PTS), dan BEM PTS seluruh Indonesia di Nusa Dua, Kabupaten Badung seperti dikutip dalam rilis yang diterima di Denpasar, Minggu, 3 Juli 2022.
 
Menurut dia, jumlah sarjana STEM di Indonesia jauh lebih kecil daripada di Amerika Serikat dan China. Demikian juga di bidang penguasaan teknologi canggih, khususnya super komputer. "Tahun 1996, Indonesia hanya punya satu super komputer, China masih nol (kosong)," ujar dia.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Tetapi, kata dia, pada 2017, China sudah memiliki 167 super komputer, sedangkan Amerika Serikat memiliki 165 super komputer. Prabowo mengatakan China kini unggul dalam jumlah produksi komputer, semi konduktor, komunikasi, dan obat-obatan.
 
Sementara itu, Ketua Umum Aptisi Pusat Dr M Budi Djatmiko mendesak pemerintah lebih memperhatikan perguruan tinggi swasta (PTS) yang memberikan kontribusi besar terhadap negeri ini. Hasil Rembuk Nasional dan Rapat Pengurus Pusat Pleno di Bali memutuskan sedikitnya tujuh poin untuk disampaikan kepada pemerintah, namun ada tiga poin yang sangat penting dan wajib direspons pemerintah.
 
Pertama, hapus biaya akreditasi mandiri. Kedua, perbaiki sistem uji kompetensi. Ketiga, jatah/kuota beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) kuliah.
 

Baca: Aptisi: Rembuk Nasional 2022 Bakal Bahas 7 Isu Utama PTS


Di samping itu, Budi Djatmiko mengatakan ada tiga jenis biaya akreditasi yakni Rp50 juta, Rp79 juta, dan Rp82 juta. "Aptisi keberatan dengan biaya akreditasi mandiri tersebut, karena pertama, terlalu mahal. Kedua, biaya itu bisa dibayar oleh pemerintah, sehingga tidak perlu dibebankan kepada PTS, dan ketiga  Aptisi mengajukan isian akreditasi berbasis Block Chain, sehingga tidak berbayar dan tidak perlu mendatangkan asesor. Namun PTS di-review dan langsung keluar (status akreditasi PTS)," jelas dia.
 
Aptisi juga mendesak pemerintah menaikkan jumlah mahasiswa PTS penerima beasiswa KIP Kuliah. Dia menyebut pada 2020, mahasiswa PTS hanya kebagian lima persen jatah beasiswa KIP Kuliah. Pada 2021, naik menjadi 65 persen dan pada 2022 turun lagi menjadi 50 persen.
 
"Padahal, saat ini ada 4.530 PTS di bawah Aptisi dengan jumlah mahasiswa sekitar 6 juta orang dari total 9 juta mahasiswa Indonesia," ujar Budi.
 
Menurut dia, hasil kesepakatan ini segera disampaikan kepada Presiden Joko Widodo oleh Pengurus Pusat Aptisi. "Ini saya harus menyampaikan, saya harus mengingatkan kepada para pemegang kebijakan. Jangan salahkan saya, kalau mau turuti suara Aptisi, semuanya bebas, gratis. Kalau tidak, BEM PTS seluruh Indonesia akan turun ke Jakarta Agustus mendatang untuk menyampaikan aspirasi ini," kata Budi Djatmiko.
 
Menyinggung paparan Menhan Prabowo Subianto tentang sejumlah permasalahan bangsa saat ini, Budi Djatmiko mengapresiasi ide dan cara-cara Prabowo menyelesaikan permasalahan bangsa.
 
"Tadi, hampir semua pimpinan perguruan tinggi mendukung cara Pak Prabowo menyelesaikan permasalahan bangsa. Walaupun saya tidak tahu apakah beliau mau maju atau tidak (dalam Pilres 2024-red)," katanya.
 
Namun, kata Budi Djatmiko, pemikiran-pemikiran Prabowo diapresiasi para pimpinan perguruan tinggi yang tergabung dalam Aptisi.
 
(AZF)



LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif