Ilustrasi PPDB. MI Andri Wijayanto
Ilustrasi PPDB. MI Andri Wijayanto

Situs Sulit Diakses, Ombudsman Sayangkan Disdik DKI Kurang Mitigasi Persoalan PPDB 2022

Antara • 29 Juni 2022 09:25
Jakarta: Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya menyayangkan Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta kurang memitigasi persoalan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2022. Situs laman PPDB DKI sulit diakses pada hari-hari terakhir. 
 
"Permasalahan sebenarnya adalah Disdik DKI telah menciptakan histeria publik dalam sistem PPDB DKI ini dan tidak cepat untuk memitigasi permasalahan histeria tersebut," kata Plt Kepala Perwakilan Ombudsman Jakarta Raya, Dedy Irsan, dikutip dari Antara, Rabu, 29 Juni 2022. 
 
Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya menerima sejumlah Konsultasi non-Laporan (KNL) terhadap penyelenggaraan PPDB pada hari-hari terakhir pendaftaran tahap zonasi, Senin, 27 Juni 2022. Peserta tidak bisa mengakses situs selama satu jam dari pukul 08.00-09.20 WIB.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Dedy menyebut permasalahan ini sama seperti pelaksanaan PPDB 2021. Dia berharap pihak Disdik DKI cepat mengatasi persoalan teknis sistem teknologi informasi mengingat adanya dukungan anggaran dari pemerintah.
 
Pihak Dinas Pendidikan DKI Jakarta mengatakan pada jam tersebut situs laman PPDB DKI hanya diprioritaskan untuk pendaftar. Padahal, dalam penemuan Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya, pendaftar maupun bukan pendaftar keduanya akan berebut masuk ke laman yang sama. 
 
"Sehingga sistem otomatis akan down karena banyak pengguna di waktu yang sama pula," tutur Dedy. 
 
Ombudsman memberikan beberapa saran untuk mengatasi permasalahan proses pendaftaran PPDB. Pertama, membagi server salam tiap tingkatan sekolah (SD, SMP, SMA/SMK) atau mengaktifkan kanal sosial agar tidak bertumpuk pada satu waktu sehingga tidak menciptakan kepanikan publik. 
 
Namun, penyelenggara harus siap melayani pelanggan seharian penuh. Kedua, Disdik DKI bisa menggunakan sistem data tahun lalu untuk menanggulangi daerah-daerah yang daya tampung zonasi tidak mengakomodir wilayah-wilayah di sekitarnya.
 
Ombudsman juga menyarankan untuk membuka posko pengaduan mengenai permasalahan PPDB. "Masyarakat dapat melaporkan segala bentuk dugaan maladministrasi PPDB melalui WhatsApp atau email," tutur dia. 
 
Baca juga: Pendaftaraan PPDB SD Tahap II dan Zonasi SMP-SMA DKI Jakarta Dimulai

 
 
(REN)



LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif