"Temuan KPK mengenai masih maraknya perilaku koruptif di dunia pendidikan seperti menyontek, plagiat, hingga penyunatan dana BOS, sebagaimana disampaikan pada Hasil Temuan Survei Penilaian Integritas Pendidikan 2024, merupakan peringatan bagi kita semua," kata Lalu kepada Metrotvnews.com, Jumat, 25 April 2025.
Lalu mengatakan dunia pendidikan seharusnya menjadi benteng terakhir nilai-nilai kejujuran dan integritas. Namun, masih menjadi ladang subur praktik tidak etis.
"Jika sejak dini peserta didik sudah terbiasa dengan perilaku manipulatif, dampaknya bisa sangat panjang terhadap masa depan bangsa," ujar dia.
Lalu menyebut Komisi X DPR prihatin dengan skor tersebut. Dia menilai persoalan ini harus ditangani secara sistemik.
Temuan ini perlu ada pembenahan menyeluruh. Mulai dari tata kelola anggaran pendidikan yang lebih transparan, penguatan sistem pengawasan, hingga pembiasaan nilai-nilai kejujuran dalam proses belajar mengajar.
"Budaya akademik harus dikembalikan pada esensinya, yakni menjunjung tinggi integritas dan etika," kata Lalu.
| Baca juga: Darurat Korupsi di Dunia Pendidikan dan Contek-mencontek, Abdul Mu'ti: Sisi Kejujuran Kita Tidak Baik-baik Saja |
Dia menyebut salah satu hal yang bisa didorong adalah memasukkan pendidikan antikorupsi secara lebih eksplisit dalam kurikulum sejak jenjang dasar. Bukan hanya sebatas teori, tetapi melalui praktik-praktik keseharian di sekolah, seperti kejujuran dalam ujian.
"Juga penghargaan terhadap orisinalitas karya, serta keterbukaan dalam pengelolaan dana sekolah," kata Lalu.
Selain itu, guru dan kepala sekolah juga harus menjadi teladan. Sebab, mereka berada di posisi strategis membentuk karakter peserta didik.
Pemerintah juga perlu memperkuat program pendidikan karakter dan pengawasan dana pendidikan berbasis teknologi agar celah-celah koruptif bisa ditutup. Sinergi antara kementerian, lembaga pengawas seperti KPK, serta masyarakat sipil perlu ditingkatkan.
"Dunia pendidikan yang bersih adalah fondasi bagi Indonesia yang lebih berintegritas dan maju," tegas Lalu.
Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan indeks integritas pendidikan periode 2024, berdasarkan survei penilaian integritas (SPI). Sektor pendidikan nasional mendapatkan skor 69,50.
Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan skor itu berdasarkan hasil penilaian sisi karakter, ekosistem, dan tata kelola dunia pendidikan di Indonesia. Setyo berharap angka itu ditindaklanjuti dengan peningkatan integritas di sektor pendidikan secara menyeluruh.
"Indeks ini bukan sekadar angka. Kalau angka ini kita acuhkan, kita biarkan begitu saja, maka bisa menjadi sebuah malapetaka," kata Setyo di Gedung Dewas KPK, Jakarta Selatan, Kamis, 24 April 2025.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
