Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Abu Rokhmad menjelaskan, sidang Isbat awal Ramadan 2025 dilaksanakan di Auditorium H.M. Rasjidi, Kementerian Agama, Jakarta Pusat. Sidang dijadwalkan akan dipimpin Menteri Agama Nasaruddin Umar.
"Seperti tahun-tahun sebelumnya, sidang ini akan dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk perwakilan ormas Islam, MUI, BMKG, ahli falak, serta perwakilan dari DPR dan Mahkamah Agung," kata Abu Rokhmad dikutip dari laman resmi Kemenag, Jumat 28 Februari 2025.
Sejarah Sidang Isbat di Indonesia
Sidang Isbat mulai diadakan secara khusus pada 1950-an. Pelaksanaan sidang Isbat digelar setiap tanggal 29 Sya’ban dan melibatkan ulama, ahli falak, serta perwakilan organisasi Islam sebelum diumumkan kepada masyarakat.Melansir laman Kemenag, mekanisme penetapan awal Ramadan, Idul Fitri, dan Idul Adha semakin dilembagakan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 47 Tahun 1963. Keputusan ini mengatur bahwa penetapan hari raya harus dilakukan melalui Sidang Isbat yang dipimpin oleh Menteri Agama. Ini menjadi tonggak penting dalam sistem penentuan awal bulan hijriah di Indonesia.
Pada 1972 terbentuk Badan Hisab dan Rukyat (BHR) yang bertugas menyatukan metode hisab dan rukyat dalam menentukan awal bulan hijriah. BHR didirikan Kemenag melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 76 Tahun 1972.
Sa’adoeddin Djambek, seorang pakar ilmu falak Muhammadiyah didapuk sebagai ketua pertama BHR. Adapun keanggotaan BHR melibatkan ulama dari berbagai organisasi Islam dan instansi terkait.
Menteri Agama periode 1971-1978, Prof. H.A. Mukti Ali, menekankan tiga fungsi utama BHR:
1. Menentukan hari-hari besar Islam dan hari libur nasional yang berlaku di seluruh Indonesia.
2. Menyatukan metode hisab dan rukyat dalam penentuan awal bulan Islam.
3. Menjaga persatuan umat Islam dengan meminimalisir perbedaan dalam penetapan awal bulan hijriah.
Memasuki era 2000-an, sidang Isbat semakin berkembang dengan penerapan teknologi modern dalam pengamatan hilal. Pada tahun 2016, Kementerian Agama mengadopsi Kriteria MABIMS (Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Singapura) yang menetapkan ketinggian hilal minimal 3° dan elongasi minimal 6,4° sebagai syarat penentuan awal bulan hijriah.
Penetapan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah juga telah diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 2 Tahun 2004. Fatwa ini menegaskan bahwa keputusan akhir dalam penentuan awal bulan hijriah berada di tangan pemerintah melalui Menteri Agama setelah berkonsultasi dengan MUI dan ormas Islam.
| Baca juga: Tulisan Marhaban Ya Ramadhan Bahasa Arab yang Benar Lengkap dengan Artinya |
Tahapan Sidang Isbat Awal Ramadan 2025
Sidang isbat ini terdiri dari tiga tahapan. Pertama, pemaparan data posisi hilal berdasarkan perhitungan astronomi. Kedua, verifikasi hasil rukyatul hilal dari berbagai titik pemantauan di Indonesia.Abu Rokhmad mengajak masyarakat menunggu hasil sidang isbat dan pengumuman pemerintah terkait awal Ramadan 1446 H. Ini sejalan dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No 2 tahun 2004 tentang Penetapan Awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah.
“Kita berharap umat Islam di Indonesia bisa mengawali Ramadan tahun ini secara bersama-sama," jelasnya.
Direktur Urusan Agama Islam dan Bina Syariah (Urais Binsyar) pada Ditjen Bimas Islam Kemenag, Arsad Hidayat, menambahkan, berdasarkan data hisab awal Ramadan 1446 H, ijtimak terjadi pada Jumat, 28 Februari 2025, sekitar pukul 07.44 WIB. Pada hari yang sama, ketinggian hilal di seluruh wilayah Indonesia sudah di atas ufuk antara 3° 5,91’ hingga 4° 40,96’, dengan sudut elongasi antara 4° 47,03’ hingga 6° 24,14’.
"Dengan kriteria ini, secara astronomi, ada indikasi kuat bahwa hilal akan terlihat. Namun, keputusan akhirnya kita tunggu berdasarkan hasil sidang isbat yang akan diumumkan Menteri Agama,” sebut Arsad.
Data hisab ini akan dikonfirmasi melalui proses pemantauan hilal atau rukyatul hilal. Kemenag bekerja sama dengan Kantor Wilayah Kemenag di berbagai daerah akan melakukan pemantauan hilal di berbagai titik di seluruh Indonesia. Hasil hisab dan rukyat akan dipaparkan pada sidang isbat yang dipimpin Menteri Agama.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
