Sistem Rekrutmen Guru Nasional Belum Terencana

Rekrutmen Guru Harus Selektif dan Terstandar

Intan Yunelia 13 Juni 2018 15:58 WIB
pencabulan
Rekrutmen Guru Harus Selektif dan Terstandar
Sekolah Dasar (SD) Negeri 16 Nanga Hovat, Kapuas Hulu, Kalimantan alami krisis guru, MI/Aries Munandar
Jakarta:Sistem rekrutmen dan pembinaan guru di Indonesia masih buruk, dan belum terencana dengan matang. Rekrutmen guru belum berdasar pada kebutuhan, melainkan masih sebatas perhitungan adminitrasi semata. 

Karut marut proses rekrutmen, distribusi dan pembinaan guru di Indonesia perlu segera diselesaikan, karena berpotensi menjadi akar persoalan bagi munculnya masalah lain di dunia pendidikan.  Salah satunya adalah sumber masalah bagi kasus pelecehan seksual yang dilakukan oknum guru honorer kepada 13 siswa SD di Depok, Jawa Barat.


Kasus pelecehan seksual sekaligus pedofilia di salah satu SD Negeri di Kota Depok itu membuka tabir lain, yakni rekrutmen guru honor di Kota Depok yang tidak profesional. Guru honorer dijadikan wali kelas, dan mengajar tidak sesuai latar belakang pendidikannya.

“Kebutuhan bangsa akan tenaga guru, harus sudah terencana minimal dalam waktu 5 tahun ke depan,” kata Pengamat Pendidikan dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung, Said Hamid Hasan kepada medcom.id, Rabu 13 Juni 2018.

Perencanaan kebutuhan guru yang matang dapat memetakan berapa kebutuhan guru di setiap daerah. Dihitung berdasarkan jumlah guru yang pensiun dan guru yang mendapat promosi.

"Dengan rancangan seperti itu kita tahu kebutuhan guru kita setiap tahun," ujarnya.

Baca: Kemendikbud Ajukan 100 Ribu Kuota Guru ASN

Rekrutmen guru juga harus  dilakukan dengan baik, melalui prosedur yang jelas, terbuka dan terstandar. Setelah penempatan, ada proses orientasi sekolah dan pembinaan profesional yang terstandar.

"Tidak boleh ada rekrutmen mendadak, tergesa-gesa dan tidak selektif, sehingga kejadian seperti kasus oknum guru melakukan pelecehan seksual terhadap siswa SD di Depok dapat dihindari," ucapnya.

Menurut Said, kasus oknum guru honorer di Depok merupakan fenomena puncak gunung es dari dampak terabaikannya faktor-faktor penting dalam rekrutmen, pembinaan dan disiplin guru.

Sedangkan yang terjadi saat ini, kebijakan tentang pendidikan dan rekrutmen guru masih belum stabil. Padahal sudah ada  UU Guru dan Dosen yang berusia 15 tahun.

Baca: Jombang Kekurangan 1.926 Guru SD

Salah satu penyebabnya, sejak pemisahan kewenangan antara  Kemenristekdikti yang berwenang  kebijakan tentang pengadaan guru, dan Kemendikbud yang berwenang mengangkat dan membina guru. Pemisahan kewenangan ini dinilai tidak menguntungkan bagi Kemendikbud sendiri selaku pemangku kepentingan pendidikan dari tingkatan SD-SMA.

"Kebijakan pembinaan guru lebih bersifat administratif dan belum berdasarkan pandangan kependidikan tentang suatu profesi," pungkasnya.



(CEU)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id