Logo halal.
Logo halal.

Logo Baru Halal Jadi Polemik, Begini Kata Dekan Syariah dan Hukum UIN Jakarta

Renatha Swasty • 14 Maret 2022 15:59
Jakarta: Kementerian Agama (Kemenag) melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJH) mengubah logo halal. Perubahan drastis itu membuat polemik di tengah masyarakat.
 
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta A Tholabi Kharlie menanggapi polemik mengenai perubahan logo halal. Logo dituding tidak menunjukkan kata halal seperti logo sebelumnya.
 
"Logo halal yang baru menggunakan khat Kufi. Khat ini memang tidak ditujukan untuk kepentingan baca tulis, tapi lebih pada kepentingan estetika," jelas Tholabi dalam keterangan tertulis, Senin, 14 Maret 2-22.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Tholabi menuturkan dalam logo baru aspek keterbacaan atau kejelasan tulisan menjadi tidak dominan. Terlebih, logo mempertimbangkan aspek kepantasan, keserasian, dan keindahan.
 
"Sedangkan logo halal yang lama menggunakan jenis khat Naskhi. Khat yang fungsional tulis-baca," tutur dia.  
 
Tholabi menjelaskan dari sisi kaidah khat maupun imla'i, tidak ada yang keliru dalam penulisan logo tersebut. Dia menyebut semua huruf tertulis lengkap.
 
"Semua huruf tertulis lengkap, ada ha'-lam-alif-lam, tentu dalam bentuk atau model khat Kufi yang tidak rigid secara kaidah khat. Meskipun tentu saja tidaklah sempurna untuk ukuran khat Kufi yang ideal," kata Tholabi yang juga pernah memimpin Tim Penulis Alqur'an Mushaf Banten itu.
 
Dia menyebut respons publik terhadap logo halal yang baru menjadi tantangan sekaligus kesempatan bagi BPJPH semakin masif menyosialisasikan kepada masyarakat luas. Tholabi menyebut perpindahan kewenangan sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) ke BPJPH menjadi titik baru menciptakan ekosistem halal di Indonesia sebagai negara Muslim terbesar di dunia.
 
"Perpindahan sertifkasi halal dari MUI ke negara melalui BPJPH ini justru menjadi milestone bagi ekosistem industri halal di Indonesia. Secara teori dan praksis, industri halal akan semakin terkonsolidasi dengan baik yang ujungnya masyarakat dan pelaku industri semakin baik," sebut Tholabi.
 
Anggota Komisi Fatwa MUI Pusat ini menyebut peran MUI tetap dipertahankan dalam urusan penetapan kehalalan sebuah produk. Dia menegaskan MUI tetap berperan dalam pembuatam sertifikasi halal.
 
"Salah besar jika membuat narasi MUI tidak lagi berperan dalam sertifikasi halal. Dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja disebutkan BPJPH dan MUI melakukan kerja sama dalam penetapan kehalalan produk," papar Tholabi.
 
Tholabi menyebut dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja juga ditegaskan tentang penetapan kehalalan produk oleh MUI melalui sidang Fatwa Halal dengan paling lama selama tiga hari kerja. "Ini saya kira kemajuan luar biasa, fatwa halal MUI dibunyikan dalam sebuah hukum negara yang mengikat semuanya," tegas pengajar hukum tata negara ini.
 
Ketua Forum Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) se-Indonesia ini optimistis keberadaan BPJPH yang berpijak pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang disahkan di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono serta Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja akan mendorong industri halal akan besar di Indonesia.
 
"Saya sangat optimis, ekosistem industri halal di Indonesia akan mengalami peningkatan yang signifikan. Mari seluruh pihak mengawal pelaksanaan aturan ini agar berjalan dengan baik," kata Tholabi.
 
Baca: Logo Baru Halal Indonesia, Ini Makna Desainnya
 
 
(REN)



LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif