“Arahan Presiden (Joko Widodo) agar birokrasi ke depan berdampak dan berubah. Salah satu kuncinya adalah bagaimana proses pendidikan yang banyak memproduksi birokrat seperti di IPDN juga melakukan gebrakan dan penyesuaian sejalan dengan visi misi terkait pengembangan kompetensi SDM Aparatur,” ujar Anas saat bertemu dengan guru besar dan rektor Kampus IPDN dikutip dari laman menpan.go.id, Rabu, 28 Februari 2024.
Anas menjelaskan arah kebijakan pada 2024 adalah merekrut talenta-talenta baru atau fresh graduate melalui seleksi CPNS dengan mengutamakan talenta-talenta digital. Selain itu, untuk pemenuhan ASN 2024 diprioritaskan pada pelayanan dasar yakni tenaga guru dan tenaga kesehatan.
Selanjutnya, berfokus pada penyelesaian permasalahan tenaga non-ASN di Instansi Pemerintah sesuai mandat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentah ASN. Mantan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) ini juga membagikan sejumlah gagasan yang tengah didiskusikan terkait pelibatan IPDN dalam menyebarluaskan ilmu pemerintahan pada ASN lainnya, termasuk lulusan sekolah kedinasan selain IPDN.
Anas menegaskan seluruh ASN apa pun latar belakang keilmuannya harus memiliki ilmu dasar tentang pemerintahan. Dia mengatakan ke depan tidak hanya IPDN yang paham ilmu pemerintahan, tetapi juga dari kedinasan lain.
"Mereka tidak boleh hanya paham terkait kompetensi bidangnya tetapi mereka harus juga paham pemerintahan. Konsep ini yang sedang kita rumuskan agar ke depan semua sekolah kedinasan mencetak birokrat yang berdampak dan berkeahlian digital,” tutur dia.
Anas juga membagikan gebrakan yang telah dilakukan pemerintah terkait transformasi ASN. Dia menjelaskan Undang-Undang ASN dan Peraturan Pemerintah tentang Manajemen ASN beserta peraturan turunannya merupakan puzzle paling penting sebagai penggerak puzzle lain untuk percepatan transformasi ASN menuju birokrasi profesional dan berkelas dunia.
Dia mengatakan puzzle lainnya adalah platform digital Smart ASN, pemimpin yang cakap dan berkomitmen, serta pegawai ASN yang memiliki growth mindset. “Tentu saja ujung dari seluruh transformasi ASN adalah untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik dan masyarakat yang lebih sejahtera,” tutur dia.
Sementara itu, terkait formasi yang diusulkan oleh IPDN, Anas berjanji menjajaki usulan tersebut dan mendiskusikannya lebih lanjut dengan pihak-pihak terkait. Kebutuhan ASN 2024 sejumlah 2.302.543, terdiri dari 429.183 untuk Instansi Pusat, 1.867.333 untuk Instansi Daerah, dan 6.027 CPNS Lulusan Sekolah Kedinasan.
Rektor IPDN Hadi Prabowo menyambut baik gagasan yang didiskusikan tersebut. Pihaknya mengaku siap mendukung berbagai upaya transformasi dan penguatan kompetensi ASN terkait pemerintahan.
| Baca juga: 15 Sekolah Kedinasan di Indonesia, Cocok Buat Referensi Calon Mahasiswa Baru |
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
