Pengamat politik Universitas Airlangga (Unair), Fahrul Muzaqqi. DOK Unair

Pengamat Politik Unair Nilai Konsensi Tambang untuk Ormas Agama Ancam Independensi

Renatha Swasty • 20 Juni 2024 18:34

Jakarta: Presiden Joko Widodo memberikan izin tambang terhadap organisasi masyarakat (ormas) agama. Pengamat politik Universitas Airlangga (Unair), Fahrul Muzaqqi, menilai keputusan itu dapat mengancam independensi.

Menurutnya, alih alih menjadi kesempatan bagi ormas, keputusan itu berpotensi menimbulkan permasalahan baru di masa depan. Fahrul menilai ormas yang ikut andil dalam keputusan ini secara tidak langsung akan memiliki utang politik.

Dia menilai meskipun mempertaruhkan independensi, ormas-ormas agama yang menyambut keputusan tersebut memiliki pertimbangan moral tertentu. Ia berharap elite ormas mampu menjaga muruahnya agar tidak menjadi sandera politik.

“Ketika ada ormas yang menyambut baik keputusan ini, secara tidak langsung ormas tersebut akan menjadi partner politik. Di sinilah peran ormas diuji agar tetap objektif dan tidak hanya menjadi ‘stempel’ pemerintah. Ini justru menjadi tantangan bagi para ormas dalam konsesi tambang,” ujar Fahrul dikutip dari laman unair.ac.id, Kamis, 20 Juni 2024.

Fahrul mengungkap tiga tantangan utama ormas agama yang ikut andil dalam pengelolaan lahan tambang ini. Pertama, mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas.

Kedua, memberikan pertimbangan objektif dan kritis. Ketiga, menjaga identitas sebagai civil society yang berorientasi pada kemaslahatan umat yang lebih utama, alih-alih pertimbangan bisnis.

Fahrul menilai konsesi itu dapat menjadi langkah akselerasi positif bagi ormas walaupun menghadapi tantangan pelik. “Ormas yang semula hanya outsider dalam memanfaatkan natural resource, kini terlibat aktif untuk mengelolanya. Sehingga, ormas dapat berkontribusi pada pembangunan masyarakat,” tutur dia.

Ia juga menyoroti kekhawatiran ormas terjerumus pada kepentingan elitenya sendiri. Oleh karena itu, ia menyarankan pemerintah terus mengevaluasi keputusan ini. Ormas juga harus mempertimbangkan secara objektif.

“Ormas yang mendapatkan izin tambang harus bisa menjaga semangat kolektivitasnya, agar menjadi berkah. Jika tidak, maka ormas akan terjerat hanya pada kepentingan para kelompok elite. Alih-alih menjadi berkah, jangan sampai keputusan ini malah menimbulkan masalah baru di kemudian hari,” tutur dia.