Ilustrasi sekolah. Medcom.id

Catatan Akhir Tahun FSGI: Kebijakan Merdeka Belajar Masih Jauh dari Harapan

Renatha Swasty • 30 Desember 2022 13:50

Jakarta: Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mengkritisi kebijakan Merdeka Belajar yang dicanangkan Mendikbudristek Nadiem Makarim. FSGI menilai kebijakan yang sebenarnya bagus secara konsep itu tidak berhasil membumi sehingga menimbulkan potensi pendidikan Indonesia berada pada fase konflik.

“Cerita Merdeka Belajar yang berjilid-jilid dan tidak pernah selesai seakan menuju akhir episode yang menghawatirkan. Gagasan kebijakan sampai implementasi di lapangan masih jauh panggang dari api,” ujar Sekjen FSGI Heru Purnomo dalam keterangan tertulis, Jumat, 30 Desember 2022.

Heru mengapresiasi Merdeka Belajar yang diusung Kemendikbudristek memiliki tujuan mencapai pendidikan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia melalui transformasi pada empat hal. Yaitu infrastruktur dan teknologi, kebijakan, prosedur dan pendanaan untuk kepemimpinan masyarakat dan budaya serta kurikulum pedagogis dan penilaian (asesmen).

"Namun, tampaknya di level pemahaman kebijakan ini saja, masih jauh dari harapan," tutur dia.

Bermasalah dari pendaftaran hak merek Merdeka Belajar

FSGI selaku organisasi profesi guru sejak awal memberikan kritik dan rekomendasi terkait
pendaftaran hak merek Merdeka Belajar. Namun, kebijakan terus ditayangkan bahkan kini telah mencapai 22 Episode.

“Benarkah semuanya telah menuju ke arah transformasi Pendidikan Indonesia? Apakah setiap episodenya berjalan berkesinambungan? Apakah dapat terlihat masa depan pendidikan Indonesia yang berkualitas ataukah justru terbaca tujuan spekulatif yang tidak berkelanjutan?” tanya Wakil Sekjen FSGI Mansur.

Mansur menuturkan terobosan Merdeka Belajar Episode 1 dengan empat bidang sasaran, yaitu Mengganti UN menjadi Asesmen Nasional, bahkan membatalkan UN 2020; Menghapus USBN yang bertepatan dengan pandemi covid-19; Menyederhanakan RPP menjadi satu lembar; Menyesuaikan kuota jalur prestasi maupun zonasi. Mansur menyebut
kebijakan itu cukup memberi angin segar pendidikan Indonesia ketika itu.

"Kenyataannya adalah tidak semua episode Merdeka Belajar berdampak bagi pendidikan, bahkan tidak sedikit yang dinilai kontra produktif terhadap kelangsungan program pendidikan di Indonesia," ujar Mansur yang juga guru dan Wakasek di Lombok Barat.

Kepala Bidang Diklat FSGI, Eka Ilham, menyebut saat Episode-4 Program Organisasi Penggerak (POP) diluncurkan berbagai reaksi ketidakpercayaan publik mengemuka. “FSGI memberikan kritik keras dimulai dari proses rekrutmen hingga model impelementasinya. Apa yang terlihat hingga paruh ke-2 tahun bukanlah sebuah kemajuan yang diharapkan," tutur dia.

Eka menyebut dari fakta lapangan diketahui kebanyakan pelatihan model online yang diikuti guru sekolah sasaran sebatas pelatihan 1–3 jam atau paling lama dengan durasi 3 hari. Kebanyakan berisi teori tanpa dibekali praktik dan tidak disertai pendampingan.
"Kebanyakan guru justru bingung saat akan mencoba mengimplementasikan, karena tidak ada contoh-contoh praktik yang sudah dilakukan. Akibatnya, pelatihan hanya tinggal pelatihan yang berujung sekedar pengetahuan tanpa implementasi," ujar Eka.

Kebijakan Merdeka Belajar minim dukungan pemda

Presidium FSGI, Fahmi Hatib, mengatakan pada Episode-5 Program Guru Penggerak (PGP) yang diniatkan sebagai Program pendidikan kepemimpinan bagi guru menjadi pemimpin-pemimpin di masa depan yang mewujudkan SDM unggul Indonesia. Dia mengatakan secara konsep program ini sangat baik dan bila berhasil dipercaya dapat menjadi program yang akan berdampak besar pada pendidikan di Indonesia.

“Namun, fakta lapangan menunjukkan proses seleksi dan pelatihan yang lama bagi Calon Guru Penggerak (CGP) bukannya menjamin perubahan paradigma pembelajaran pada CGP tetapi justru telah menyita waktu dan tenaga CGP. Bahkan banyak tugas-tugas pokok guru yang mereka abaikan hanya untuk mengejar status lulus," beber dia.

Fahmi menyebut kebijakan Kemendikbudristek pada program guru penggerak sebagian besar energi Merdeka Belajar dikerahkan kepada guru penggerak. “Iming-iming calon kepala sekolah, bahkan perubahan nama kantor menjadi serba guru penggerak hanya akan berdampak pada kuantitas yang belum tentu berkelanjutan,” ujar Fahmi yang juga Kepala Sekolah di kabupaten Bima.

Wakil Sekjen FSGI, Fahriza Marta Tanjung, mengatakan pola pembelajaran daring melalui LMS dengan sesekali pertemuan luring tidak sepenuhnya mengubah pola pikir dan pola tindak CGP. Apalagi, kriteria lulus lebih bersifat administratif.

"Hanya mengejar kuantitas dan sangat jauh dari cita-cita perubahan paradigma pembelajaran yang berkualitas," ujar dia.

Merdeka Belajar anak berkebutuhan khusus terkendala SDM

Episode-7 Program Sekolah Penggerak dimaksudkan mengembangkan agen-agen perubahan di sekolah-sekolah yang diawali dengan pemberdayaan kepala sekolah dan guru menjadi SDM unggul melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah dan intervensi yang holistik dalam hal pembelajaran, perencanaan, digitalisasi, sampai pendampingan selama tiga tahun ajaran bagi sekolah negeri maupun swasta.

“Sayangnya, tujuan baik ini tidak didukung oleh komunikasi dan koordinasi yang baik antara pihak Kemendikbudristek dengan pemerintah daerah. Sehingga, program ini berjalan sendiri tanpa dukungan pemerintah daerah selaku pemilik satuan Pendidikan”, ujar Fahriza.

Dia mengatakan saat Sekolah Penggerak diniatkan sebagai uji coba Kurikulum Prototipe, namun pada praktiknya ternyata masih banyak kelemahan. Hal tersebut akan berdampak pada lemahnya Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) baik pada Sekolah Penggerak terlebih pada sekolah IKM Mandiri.

Episode-15 Kurikulum dan Platform Merdeka Mengajar, menawarkan Struktur kurikulum yang lebih fleksibel dan fokus pada materi esensial. Sehingga guru lebih leluasa mengajar sesuai kebutuhan dan karakteristik peserta didik.

“Akan tetapi perubahan kurikulum ini tidak berarti banyak ketika tidak diikuti dengan perubahan kebijakan guru, misalnya saja kebebasan Sekolah Luar Biasa (SLB) untuk memberikan pelajaran vokasi namun tidak berjalan karena gurunya tidak tersedia," ungkap Kepala SLBN Kabupaten Bima, Fahmi Hatib.

Fahmi menyebut sebenarnya melalui Platform Merdeka Mengajar (PMM) Kemendikbud memberikan keleluasaan bagi guru menggunakan berbagai perangkat ajar sesuai kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Namun, faktanya PMM tidak lebih baik dari aplikasi lainnya yang banyak menampung informasi lama.

"Baru belakangan ini terdapat berbagai perbaikan, validasi dan verifikasi konten sehingga tidak lagi terkesan sekedar gagah-gagahan aplikasi," ujar dia.

Apalagi, dalam Episode-22 atau episode terakhir dari Merdeka Belajar ialah Transformasi seleksi perguruan tinggi negeri yang bertujuan mendorong dan mengasah akal dan karakter swadaya lebih holistik dan memberikan kesempatan lebih adil bagi semua mahasiswa. Hal itu agar kompeten dalam seleksi perguruan tinggi negeri untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Hal ini butuh penyiapan SDM, infrastruktur, dan perubahan mindset pendidik, peserta didik, dan bahkan pejabat di Dinas-dinas Pendidikan Provinsi, kota, dan Kabupaten," ujar Kepala SMPN di DKI Jakarta, Heru Purnomo.

Heru mengatakan FSGI mendorong transformasi seleksi perguruan tinggi negeri dapat menjawab keberlangsungan paradigma baru pembelajaran yang digagas dalam Merdeka Belajar. Sehingga, ketika episode ini dijalankan perguruan tinggi dengan baik, kesinambungan sistem pendidikan dari dasar menengah akan sejalan dengan perguruan tinggi.

FSGI mengapresiasi Kemendikbudristek yang telah berupaya keras dalam mentransformasi pendidikan Indonesia yang lebih baik. Namun, FSGI meminta ada evaluasi berkala.

"FSGI mendorong Kemendikbudristek melakukan monitoring dan evaluasi berkala ke berbagai sekolah yang menerapkan Kurikulum Merdeka agar mendapatkan input dan upaya perbaikan," tulis FSGI.

FSGI juga mendorong pemerintah daerah melalui Dinas-Dinas Pendidikan bersinergi demi keberlangsungan program. Pendidikan yang baik hanya dapat tercapai bila disertai penyiapan SDM melalui pelatihan-pelatihan berkualitas, infrastruktur memadai, komitmen semua pihak di lingkungan pendidikan dan evaluasi berkala.

FSGI juga mendorong Kemendikbudristek berkolaborasi dengan pemerintah daerah menyelenggarakan pelatihan-pelatihan yang massif dan berkualitas untuk Kepala Sekolah dan pendidik. Sosialisasi pemahaman kurikulum dan paradigma baru dengan melibatkan instansi vertikal kemendikbud dan kolaborasi pemerintah daerah dinilai lebih baik ketimbang membidik sejumlah guru penggerak dan sekolah penggerak yang gagal secara kuantitas dan kualitas.