Presiden Joko Widodo menyampaikan ucapan selamat atas dies natalis ke-67 IPDN. Dalam pesannya, Presiden berharap IPDN mampu beradaptasi menguasai ilmu, teknologi terbaru, memiliki kompetensi dan keahlian baru untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing.
“IPDN sebagai kampus pencetak pamong praja unggul tidak boleh tertinggal, harus bergerak cepat menyiapkan SDM yang kreatif dan inovatif, yang menguasai keahlian masa depan dan siap bekerja dengan penuh dedikasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan kelas dunia,' kata Jokowi dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat, 17 Maret 2023.
Selain Presiden RI, Ketua DPR dan MPR juga turut mengucapkan selamat atas dies natalis IPDN. Ketua DPR, Puan Maharani mengatakan, IPDN memiliki tanggung jawab besar sebagai tempat lahirnya pamong praja yang berkualitas, berdedikasi tinggi untuk menjadi pelayan rakyat.
Untuk itu IPDN harus senantiasa meningkatkan kualitas para lulusannya. Sedangkan Ketua MPR, Bambang Soesatyo yakin, IPDN terus berproses menjadi perguruan tinggi kepamongprajaan yang dapat menunjang tata kelola pemerintahan kita yang berkelas dunia.
“Semoga IPDN dapat terdepan dalam inovasi, menjunjung tinggi integritas dan profesionalisme kepamongprajaan yang modern dan berdaya saing unggul dengan berlandaskan semangat kebangsaan dan pengabdian kepada bangsa dan negara,” tuturnya.
Mendagri Tito Karnavian berharap IPDN dapat mempertajam visinya sebagai lembaga pendidikan kedinasan yang mencetak putra-putri bangsa kader aparatur sipil negara. Mereka adalah calon pemimpin pemerintahan yang memiliki kemampuan penguasaan teknologi informasi, integritas yang tinggi, professional, berjiwa melayani, berwawasan global, inovatif, produktif dan kompetitif.
“Praja IPDN memiliki kemampuan memanfatkan dan menggunakan teknologi informasi yang semakin berkembang. Untuk itu literasi digital dan literasi data merupakan hal yang wajib dikuasi oleh seluruh praja IPDN agar dapat memperkuat pemerintahan pusat maupun daerah serta memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan government yang lebih efektif dan efisien berkelas dunia,” ujar Tito.
Sedangkan Wakil Mendagri, John Wempi Wetipo kembali mengingatkan IPDN tentang tujuan awal didirikannya sekolah pamongpraja, “Sesuai dengan pesan Soekarno pada saat meresmikan APDN tahun 1956, pendirian sekolah pamongpraja sangat penting dan dibutuhkan dalam mengisi kemerdekaan khususnya penyelenggaraan pemerintahan," terangnya.
Berdirinya APDN hendaknya merupakan suatu pusat investment of humas skills dan mental investment serta pentingnya managerial skill dan efisiensi administrasi di dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah. "Pesan tersebut menjadi harapan dan doa hingga saat ini IPDN telah berkembang mengikuti zaman dan tuntutan global dengan sangat baik,” tuturnya.
Di usia yang sangat matang ini, John Wempi berharap IPDN dapat terus eksis dan mampu memberikan kontribusi nyata demi kemajuan penyelenggaraan pemerintahan pusat dan daerah serta selalu menjadi perekat persatuan dan kesatuan NKRI. “Saya yakin seluruh praja IPDN dapat memiliki value, kecerdasan, kedisiplinan, berkepribadian yang humanis dan menguasai teknologi sehingga terbentuk jati diri yang unggul, berkualitas, berintegritas dan siap serta bangga mengabdi kepada masyarakat, bangsa dan negara,” ujarnya.
Rektor IPDN, Hadi Prabowo menyampaikan orasi ilmiahnya terkait “Strategi Pengelolaan pendidikan tinggi kepamongprajaan dalam mewujudkan kader pamong praja yang profesional dan berkelas dunia. Dalam orasi ilmiahnya Hadi memaparkan, proses globalisasi saat ini terjadi semakin pesat dan masif.
Terutama sejak era digital atau era industri 4.0 dengan ditandai munculnya era VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity and Ambiguity) yang memerlukan strategi baru baik dalam dunia bisnis maupun pemerintahan. Globalisasi akan membuat negara-negara semakin terkoneksi, namun yang terdampak globalisasi bukan hanya manusia dan informasi tetapi juga berpengaruh terhadap isu dan permasalahan.
Selain globalisasi, ada beberapa tantangan dalam negeri yang dipengaruhi oleh dinamika global, oleh sebab itu memasuki era digital atau era industri 4.0 tata kelola pemerintahan perlu ditransformasi. "Transformasi dilakukan pada aspek kebijakan, sumber daya manusia dan proses bisnis,” ujarnya.
Menurutnya transformasi tata kelola pemerintahan dapat mengadopsi paradigma (dynamic governance). Yakni melalui kebijakan dengan melakukan transformasi pola pengaturan menjadi lebih fleksibel, delegasi untuk memperpendek rantai pengambilan keputusan, think ahead, think across dan think again.
Aspek lain yang perlu bertransformasi yakni sumber daya manusia yakni mampu mengidentifikasi masalah dengan cermat, mampu berkolaborasi, menguasai teknologi informasi dan memiliki integritas sebagai soft skill menghadapi tantangan global dan nasional. “Aspek terakhir yang perlu dilakukan tranformasi ialah proses bisnis yang agile, maksudnya adalah proses bisnis yang dinamis, fleksibel, organisasi yang lebih mobile dan interoperabilitas," tutup Hadi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
