Kalaupun ada, umumnya hanya sebatas merespons isu-isu yang sifatnya temporal. Hasil riset tentang ilmu Pancasila disarankan tidak berhenti pada laporan administratif, namun dilanjutkan ke tingkat publikasi ilmiah, HKI, dan penerapan hasilnya di masyarakat.
Dosen Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada (UGM), Heri Santoso, menegaskan sudah saatnya Pancasila sebagai dasar negara diterjemahkan menjadi Filsafat Ilmu. Baik pada tataran ontologis, epistemologis, maupun aksiologis dan dikembangkan menjadi konsep, teori, metode, dan eksemplar yang harus didukung oleh komunitas ilmuwan di perguruan tinggi.
“Kita ingin agar Pancasila menjadi paradigma pengembangan ilmu dan teknologi di Indonesia,” kata Heri dalam Lokakarya Pengembangan Ilmu Kepancasilaan kerja sama antara Fakultas Filsafat UGM dan Universitas PGRI Wiranegara, Pasuruan, Jawa Timur dikutip dari laman ugm.ac.id, Senin, 26 Juni 2023.
Heri menyebut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menyebutkan Pendidikan Tinggi di Indonesia berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Namun, jaminan dari aktualisasi Pancasila dalam sistem keilmuan di pendidikan tinggi belum diterjemahkan lebih jauh.
Padahal, kata dia, ada berbagai kemungkinan model pengembangan pembelajaran ilmu kepancasilaan yang bisa diaktualisasi. Seperti pengembangan Filsafat Pancasila Notonagoro, Ilmu Ekonomi Pancasila Mubyarto, Ilmu Sosial Profetik Kuntowijoyo, Historiografi Indonesia Sartono Kartodirdjo, dan soal Etika Profesi.
Heri mengusulkan bila Pancasila hendak dijadikan napas pengembangan ilmu, Pancasila yang berupa nilai-nilai dasar tersebut harus diturunkan pada tataran asumsi, prinsip, dasar, dan asas-asas pengembangan ilmu. Anggota Tim Pengabdian Sekolah Pascasarjana UGM, Surono, menyampaikan pada tataran peraturan perundang-undangan telah disebutkan sistem pendidikan tinggi berdasarkan Pancasila.
Namun, pada tataran implementasi muncul ada dan tidaknya jaminan sistem riset kita sudah mengacu berdasarkan Pancasila. Dia menilai beberapa persoalan terkait riset kepancasilaan di Indonesia secara kuantitatif relatif masih sedikit.
“Belum banyak tema-tema payung riset tentang kepancasilaan. Selama ini riset soal Pancasila ini cenderung hanya merespons isu-isu dan tawaran dana yang sifatnya temporal dan kebanyakan hasil riset berhenti pada laporan administratif belum sampai pada publikasi ilmiah dan pengimplementasian di masyarakat,” kata dia.
Sementara itu, Rektor Universitas PGRI Wiranegara Pasuruan, Daryono, menyambut baik tawaran kerja sama dari Tim Pengabdian Fakultas Filsafat UGM. Khususnya dalam pengembangan pembelajaran ilmu kepancasilaan.
“Sungguh merupakan kehormatan bagi Uniwara Pasuruan dijadikan mitra Fakultas Filsafat UGM untuk mengembangkan Ilmu Kepancasilaan pada perguruan tinggi di Jawa Timur,” ucap dia.
Kerja sama pengembangan Ilmu Kepancasilaan Fakultas Filsafat UGM menggandeng banyak perguruan tinggi di Indonesia, seperti UIN Ar Raniry Banda Aceh, UIN Sultan Thaha Jambi, UIN Raden Pattah Pelembang, UIN Imam Bonjol Padang, dan Universitas Negeri Padang.
Lalu, Universitas Pancasila Jakarta, Universitas Tujuh Belas Agustus Semarang, Universitas Islam Mataram Nusa Tenggara Barat, Universitas Hasanuddin, Universitas Muhammadiyah Gorontalo, Universitas Pattimura Maluku, dan Universitas Khairun Ternate, Maluku Utara.
| Baca juga: Majelis Guru Besar PTNBH Dorong Pendidikan Karakter dan Budi Pekerti Jadi Mapel di Sekolah |
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
