Rapat Pleno Majelis Dewan Guru Besar PTNBH dan Seminar Nasional. DOK UGM

Majelis Guru Besar PTNBH Dorong Pendidikan Karakter dan Budi Pekerti Jadi Mapel di Sekolah

Renatha Swasty • 19 Juni 2023 19:13

Jakarta: Majelis Dewan Guru Besar Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (MDGB PTNBH) mendorong pemerintah memasukkan pendidikan karakter dan budi pekerti dalam kurikulum di jenjang bangku sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Sedangkan, di tingkat perguruan tinggi, MDGB PTNBH mengusulkan mengembalikan mata kuliah Pendidikan Pancasila diajarkan pada mahasiswa.

“Kita mau mengajukan ke pendidikan karakter dan budi pekerti masuk dalam mata pelajaran dari tingkat jenjang Sekolah Dasar hingga SMA dan mengembalikan mata kuliah Pancasila di perguruan tinggi,” kata Ketua MDGB PTNBH, Harkristuti Harkrisnowo, dalam Rapat Pleno MDGB PTNBH dan Seminar Nasional bertajuk Pancasila dalam Pengamalan Keilmuan dan Praktik Kehidupan Berbangsa dan Bernegara dikutip dari laman ugm.ac.id, Senin, 19 Juni 2023.

Harkristuti menyebut penguatan pendidikan karakter dan budi pekerti dan pendidikan Pancasila sejalan dengan program revolusi mental yang pernah dicanangkan oleh Presiden RI Joko Widodo. Selain itu, pendidikan Pancasila diharapkan menjadi teladan bagi mahasiswa dari sisi etika, karakter, dan perilaku budaya di kehidupan sehari-hari.

“Kita ingin bagaimana profesor memberikan teladan, etika, dan entitas budaya. Sesama guru besar harus mengamalkan nilai Pancasila karena Guru Besar memiliki kewajiban moral membangun anak muda yang lebih baik,” tutur dia.

Sementara itu, Sekretaris MDGB PTNBH, Andi Pangerang Moenta, menuturkan MDGB PTNBH merekomendasikan pengamalan nilai-nilai dari Pancasila menjadi tolok ukur dari perilaku pejabat dalam pembentukan sikap dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari. “Sikap dan perilaku pejabat harus berlandaskan pada nilai Pancasila,” pujar dia.

Majelis Guru Besar PTNBH juga akan mengusulkan pada Kemendikbudristek dan Kemenpan-RB agar dosen-dosen di lingkungan perguruan tinggi negeri dihindarkan dari beban kewajiban administratif yang begitu besar. Hal itu untuk mendorong pendidik lebih kreatif dan inovatif dalam pembelajaran.

“Kita ingin juga PTNBH menghindari politik praktis jelang pemilu. Namun, MDGB PTNBH juga ikut memberi pemikiran ilmiah dalam memberikan solusi pada permasalahan bangsa dan program pembangunan,” kata dia.

Ketua Dewan Guru Besar UGM, Moch Maksum, mengatakan anggota Majelis Dewan Guru Besar PTNBH siap memberikan kritik dan hasil pemikiran tentang politik kebangsaan. Namun, tetap menghindari politik praktis jelang pemilu.

Maksum juga berpesan agar PTNBH mendorong peningkatan jumlah profesor di lingkungan perguruan tinggi. Sebab, banyak dari mereka saat ini mayoritas akan memasuki usia pensiun.

“Peningkatan jumlah profesor bisa kita genjot karena banyak Guru Besar memasuki usia tua dan banyak sekali yang antre pensiun,” ujar dia.