Antrean Warga Untuk Mendapatkan SKTM Masih Mengular
ANT/Prasetia Fauzani.
Yogyakarta:  Antrian panjang warga yang mengantre untuk mendapat surat keterangan tidak mampu (SKTM) masih mengular di Kantor Dinas Sosial Kota Yogyakarta hingga Jumat, 29 Juni 2018.

Surat yang di Kota Yogyakarta disebut dengan surat keterangan warga pemegang Kartu Menuju Sejahtera merupakan surat yang dibutuhkan untuk pendaftaran siswa baru jenjang SMA/SMK di DIY. "Oleh karena itu, sejak awal pekan ini, banyak warga yang datang ke kantor untuk mengajukan pembuatan surat keterangan tersebut," kata Kepala Seksi Data dan Informasi Dinas Sosial Kota Yogyakarta, Supriyanto di Yogyakarta, Jumat, 29 Juni 2018.


Menurut Supriyanto, jumlah pemohon surat keterangan pemegang Kartu Menuju Sejahtera (KMS) paling banyak terjadi pada Senin (25/6) yang mencapai sekitar 400 orang dan berkurang pada hari-hari berikutnya, namun masih mencapai seratusan pemohon.

Permohonan, lanjut dia, akan segera diproses dan bisa diselesaikan dalam waktu singkat.  "Namun karena antrean cukup banyak, maka pemohon diharapkan sabar menunggu. Petugas kami jumlahnya juga terbatas. Kami usahakan untuk memberikan pelayanan terbaik," kata Supriyanto seperti dikutip dari Antara.

Berdasarkan tata cara penerimaan peserta didik baru (PPDB) SMA/SMK, penyampaian rekomendasi dan bukti surat keterangan tidak mampu tersebut dilakukan pada 28 Juni hingga 4 Juli bertempat di SMA/SMK yang dituju bersamaan dengan proses verifikasi berkas dan pengambilan PIN atau token.

Baca: Ribuan Warga Antri Legalisir KK untuk PPDB

Selain di Dinas Sosial, keramaian warga yang membutuhkan dokumen untuk keperluan PPDB juga terjadi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta.  "Masyarakat biasanya membutuhkan layanan legalisasi akta kelahiran, KTP dan Kartu Keluarga (KK). Sebenarnya, legalisasi KK dan KTP bisa dilakukan di kecamatan, namun karena mereka juga membutuhkan legalisasi akta kelahiran, maka semuanya menumpuk di dinas," kata Kepala Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Sisruwadi.

Ia menyebut, warga yang mengakses layanan legalisasi dokumen di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil biasanya juga mengakses layanan di Dinas Sosial untuk memperoleh SKTM.

"Menjelang penerimaan siswa baru, pasti terjadi peningkatan jumlah warga yang mengakses layanan legalisasi dokumen kependudukan," katanya.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, lanjut dia, bahkan menempatkan empat petugas untuk memberikan layanan legalisasi dokumen kependudukan agar masyarakat bisa terlayani lebih cepat dan tidak menyebabkan antrean yang semakin panjang.



(CEU)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id