"Saya tidak mau main-main dengan madrasah. Ini bagian dari pertaruhan kita atas generasi yang akan datang dan menjadi tanggung jawab kita di Kementerian Agama," tegas Yaqut dikutip dari laman kemenag.go.id, Kamis, 26 Januari 2028.
Yaqut menyebut ada hal yang perlu diperhatikan terkait program digitalisasi madrasah. Dia tidak ingin madrasah di daerah dipaksa digitalisasi, namun basis kebutuhan digitalisasi seperti internet tidak ada.
"Jadi, dikasih komputer dan laptop bagus-bagus dengan harapan bisa lebih cepat mengakses dunia di luar madrasah ternyata gak ada signal. Jangankan bicara signal, ada juga daerah yang belum tersentuh listrik. Ini menjadi problem. Nah ini karakter yang menurut saya harus hati-hati memperlakukan madrasah," tutur Menag.
Yaqut mengatakan madrasah di setiap daerah memiliki karakter berbeda. Dia meminta dana pinjaman Bank Dunia yang digunakan dalam program ini benar-benar menyentuh kebutuhan madrasah. Dana ini harus dikelola dengan baik dan dipertanggungjawabkan karena harus dikembalikan.
"Jadi, saya harap sebagaimana pesan Bu Menteri Keuangan (Sri Mulyani) saat di UIN Malang, diingatkan agar dana yang dikelola ini jangan diperlakukan dengan curang, jangan ada korupsi, dan harus dikelola dengan profesional," kata Menag.
Dia menyebut madrasah yang membutuhkan dana sangat banyak. Oleh karena itu, harus berhati-hari dalam penggunaannya.
"Hati-hati, sekali lagi hati-hati. Sebab ini adalah dana yang harus dipertanggungjawabkan," pesan dia.
Yaqut mengapresiasi program yang bergulir sejak 2020 ini telah mengalami perkembangan luar biasa dan signifikan di tengah lajunya era digitalisasi. Namun, dia juga mengingatkan tujuan utama madrasah bukan sekedar layaknya tujuan sekolah lainnya.
Madrasah memiliki nilai kekhasan, yakni karakter. Yaqut menyebut hal ini menjadi tanggung jawab Kemenag.
"Kalau kita bicara lomba pintar-pintaran dengan sekolah lain, dengan segala keterbatasan yang dimiliki oleh madrasah, terutama anggaran, logikanya kita kalah dan tidak akan mampu mengejar sekolah-sekolah di luar Kemenag. Tetapi faktanya madrasah ternyata lebih unggul dibanding sekolah di luar madrasah," tutur Menag.
Yaqut menyebut hal itu lantaran madrasah megutamakan karakter sehingga membuat anak didik lebih kuat dan kreatif menghadapi persoalan-persoalan. "Tolong karakter ini jangan sampai dipertaruhkan. Saya akan awasi perkembangan program ini day to day," tutur Yaqut.
Capaian REP-MEQR
Dirjen Pendis Muhammad Ali Ramdhani menyampaikan REP-MEQR didanai dari pinjaman (loan) Bank Dunia yang harus diimplementasikan selama lima tahun pada 2020-2024. Program ini terdiri dari beberapa program yang dikemas dalam empat komponen.Rinciannya, pertama, penerapan sistem Elektronik Rencana Kerja dan Anggaran Madrasah (e-RKAM) secara nasional serta pemberian bantuan kinerja dan afirmasi madrasah. Kedua, penerapan Sistem Penilaian Hasil Belajar di tingkat Madrasah Ibtidaiyah (MI) melalui Asesmen Kompetensi Madrasah Indonesia (AKMI).
Ketiga, pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) bagi guru, Kepala Madrasah, dan tenaga kependidikan madrasah. "Dan keempat penguatan Sistem untuk Mendukung Peningkatan Mutu Pendidikan," ujar Dhani.
Dia menjelaskan serapan anggaran REP-MEQR terus mengalami kenaikan selama tiga tahun pelaksanaan, yaitu 42,04 persen (2020); 75,48 persen (2021); dan 90,28 persen (2022). "Target serapan anggaran proyek untuk 2023 minimal 95 persen," tutur dia.
Dhani mengatakan capaian REP-MEQR tidak lepas dari arahan Yaqut serta dari kerja keras dan kerja sama antara Kementerian Agama dengan Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dan pihak Bank Dunia.
| Baca juga: Menag Minta Pendis Bangun Transformasi Digital Memudahkan Madrasah, Bukan Merepotkan |
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
