"Kalau saya lihat potensinya kecil untuk dibatalkan, karena sudah berjalan," kata Zita dalam diskusi publik di DPD Golkar Jakarta, Rabu, 1 Juli 2020.
Menurutnya, keputusan soal nasib PPDB ada di tingkat eksekutif, yakni Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. "Jadi kami hanya menampung aspirasi," ujarnya.
Menurut dia, pembatalan PPDB juga berpotensi memunculkan permasalahan baru. Namun, DPRD bisa saja memberikan rekomendasi untuk penataan ulang PPDB.
"PPDB dibatalkan ya tidak ada masalah, yang menentukan gubernur. Kami sudah berikan rekomendasi, dan tidak bisa mengeksekusi. Dari rekomendasi itu diharapkan ada evaluasi ulang, diskisi untuk keadilan," jelas Zita.
Baca: DKI Diminta Buka Data Siswa yang Tersisih PPDB Zonasi
Zita mengatakan, pengaduan yang paling banyak terkait PPDB DKI Jakarta ialah diberlakukannya seleksi usia pada jalur zonasi dan afirmasi. Banyak masyarakat tidak puas dengan kebijakan tersebut.
"Kalau sejauh ini di media sosial saya dan aduan belum sih yang mendukung, yang banyak mengadu yang enggak puas," ujarnya.
Ketua Komisi Nasional (Komnas) Perlindungan Anak, Arist Merdeka Sirait berkukuh PPDB DKI Jakarta harus dibatalkan. Ia menyebut banyak pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB dan merenggut hak anak untuk mendapat pelayanan pendidikan.
"Ini sudah banyak melanggar. Menterinya juga enggak berani, enggak muncul dia. Ini diskriminasi pendidikan dan itu kekerasan kepada anak. Kadisdik DKI Jakarta tidak tahu apa-apa juga malah ngeyel," ungkap Arist.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
